Kades Se Kecamatan Tanjung KemUning Ancam Gabung Ke BS

KOTA BINTUHAN, BE- Sebanyak 20 Kepala Desa dan utusanya kecamatan Tanjung Kemuning melakukan hearing ke DPRD Kaur, mereka menuntut pemkab Kaur untuk melakukan pemerataan pembangunan di wilayah Kecamatan Tanjung Kemuning. Selama ini masyarakat kecamatan Tanjung Kemuning merasakan ketidakadilan pemerintah, dlam pemeratan pembangunan. Oleh karena itu Kepala Desa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kepala Daerah (FKKD) sebanyak 20 orang Kecamatan Tanjung Kemuning menyampaikan aspirasi. Mereka Meminta 10 tuntutan jika tidak di dipenuhi, maka mereka siap bergabung ke Pemkab Bengkulu Selatan (BS), menjdi pemerintah bisa menanungi warga Tanjung Kemuning. Hal inilah mereka mengadu persoalan tersebut ke DPRD Kaur kemarin. \"Kita sudah bosan dengan janji pemkab ingin membangun jalan lingkungan, pembayaran Gaji setiap bulan, pemeberian motor Dinas. Walaupun ada program itu, tapi khususnya pembangunan diwilyah tanjung kemuning tidak merata, justru Kecamatan Tanjung Kemuning seperti tidak diurusi,\" ujar Ketua FKKD Tanjung Kemuning Lidarman sat hearing di DPRD kemrin. Pihaknya terdari dari 20 Desa dn utusany se kecamatan tanjung kemuning sepakat, kata Lidarmin, untuk meminta DPRD Kaur menyampiakan aspirasi ke Pemkab. Jika tidak bisa dipenuhi dalam beberap bulan ini. Maka pihaknya siap melakukan aksi untuk bergbung ke Pemkab BS, disanalah kecamatan Tanjung Kemuning mengadu nasib, karena penyebab utamanya pembangunan diwilayah kecamatan Tanjung kemuning sama sekali tidak merata. \"Kita bukan main-main dalm hal ini, karena ini suara masyarakat sehingga kita sebagai kepala desa hanya menyampaikan keluhan yang ada pada masyarakat sekarang ini,\" jelasnya. Masyarakat hanya membutuhkan 10 poin, yakni ADD harus seimbang, motor Dinas harus merata, pembangunan jalan lingkungan, pembangunan jalan negara, dan bantuan laianya seperti korban banjir, musibah dan bebrapa program pemkab yang belum menyentuh kecamatan Tanjung kemuning. \"Kita sangat mengharapkan langkah wakil rakyat untuk turun ke lapangan kehususnya Dapil I. namun ternyata belum maksiml, oleh karena itu tuntutan kita minta ditanggapi,\" jelasnya. Ketua DPRD Kaur Samsu Amana Ssos tegas mengatakan sejangkal tanahpun jangan bergabung ke BS, karena dalam program pemerintah yang sudah berjalan semuanya sudah menyentuh. Namun belum dilakukan secara maksimal, seperti ADD akan segera disalurkan tahun ini, karen sudah dianggarkan dari APBD tahun 2013, kemudian Motor Dinas juga sudah dianggarkan. Kemudian jug pembngunan-pembangunan akan segera dilakukan namun dilkukan secr bertahap. \"Kita minta warga bisa mengkaji kembali, bahwa semua poin yang menjadi tuntutan tersebut sudah ada untuk tahun 2013 tinggal melaksanakan lagi. Karena saat ini masih penyusunan DPA, sehingga kegiatan berjalan awal Februari mendatang,\" jelasnya. Oleh karena itu, kata Samsu, tidak perlu harus kelaur dari kabupaten yang nyaman, indah dan tentram ini. Karena pembangunan yang dilakukan oleh Pemkab Kaur ini berproses. sehingga semuanya kecamatan pasti akan dilakukan pembangunan, hanya saja tidak semua desa tersentuh karena keterbatasan anggaran.\"Namun pembangunan ini akan dilanjutkan dengan anggaran tahun berikutnya, pihaknya akan menyikapi dengan baik aspirasi masyarakat. Kita akan tampung dan akan memenuhi tuntutan tersebut dan pihaknya langsung melakukan koordinasi dengan pemkab,\" jelasnya.(823)