Tenaga Guru dan Medis Diprioritaskan

JAKARTA - Pemerintah memastikan akan tetap membuka seleksi CPNS di tahun 2013 ini. Rencananya, seleksi untuk calon abdi negara itu akan digelar pada semester kedua mendatang. Walaupun kuota maupun mekanisme pelaksanaannya masih dibahas intern pemerintah, namun menurut Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno, pengadaan pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan. Beberapa formasi yang diprioritas antara lain, tenaga medis, penyuluh, guru (bukan guru bahasa Indonesia), tenaga lapas, tenaga akuntan, dan lain-lain. Sedangkan tenaga administrasi tidak akan diberikan formasi karena jumlahnya sangat banyak di tiap-tiap instansi. \"Pemerintah tidak akan menerima banyak pegawai baru, apalagi masih banyak honorer kategori dua (K2) yang antri untuk diangkat tahun ini dan tahun depan,\" kata Eko, Senin (7/1). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN&RB) Azwar Abubakar juga mengisyaratkan rekruitmen CPNS akan tetap dilaksanakan tahun ini. “Penerimaan pegawai berkisar antara 50 – 60 persen dari jumlah pegawai yang pensiun. Jadi kalau ada 120 ribu PNS yang pensiun setiap tahun, maka kuota yang disediakan hanya sekitar 60 ribu saja,” ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini. Dia juga menekankan agar rekruitmen CPNS yang selama ini banyak diwarnai dengan KKN, segera ditinggalkan. Melalui analisa jabatan, sistim rekruitmen dan testing secara elektronik merupakan upaya  menghilangkan praktik-praktik KKN. Selama ini para pelaku KKN seperti dininabobokkan dengan iming-iming  sejumlah uang yang diterimanya, tanpa berpikir telah merusak mental anak bangsa. \"Anak-anak tidak percaya lagi dengan ujian, tidak percaya dengan testing. Mereka berprinsip bahwa untuk jadi PNS bisa menitip kepada saudaranya,\" ujarnya. Bukan saja dalam penerimaan CPNS lewat jalur umum, tetapi juga honorer, yang telah cukup lama menyandera manajemen kepegawaian. Adanya tenaga honorer tertinggal atau tercecer, menurut Azwar, merupakan bukti telah terjadi praktik KKN. “Saya minta kepada Pemda untuk mengalokasikan anggaran pendidikan pegawai, setidaknya 12 hari dalam setahun,” tambahnya. Namun, diingatkannya agar Pemda juga memangkas anggaran pegawai menjadi sekitar 40 persen dari APBD(jpnn)