![](\"https://bengkuluekspress.disway.id/upload/2015/03/kosong_60-01.png\"){kind=link}
\"Untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, saat ini DPKAD dan tim sedang melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas aset tetap antara SKPD dengan DPKAD Kabupaten Rejang Lebong,\" ungkap Syafewi.
Dengan adanya Rekonsiliasi dan verifikasi ini, Syafewi berharap pada tahun 2015 ini tidak ada lagi masalah aset yang timbul. Terlebih lagi karena aset ini Rejang Lebong belum memperoleh predikat WTP atau wajar tanpa pengecualian.
Seperti yang kita ketahui sebelumnya, Anggota DPRD Rejang Lebong dari Fraksi Golkar mempertanyakan prihal hasil temuan aset senilai Rp 117,58 miliar pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BKP) RI Perwakilan Bengkulu atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2014.
\"Dengan adanya temuan sejumlah aset ini kami dari fraksi Golkar memohon penjelasan dari pihak eksekutif,\" ungkap juru bicara fraksi golkar, Mahdi Husen SH saat paripurna dengan agenda pandangan fraksi terhadap Nota pengantar penghitungan APBD Rejang Lebong tahun 2014 kemarin.
Menurut Mahdi, berdasarkan LHP BPK RI tersebut aset senilai Rp 117,58 miliar tersebut tidak bisa ditelusuri. Aset-aset tersebut antara lain 99 aset tetap dan mesin dengan nilai RP 35,33 miliar. Kemudian 910 aset tetap gedung dan bangunan senilai Ro 46,75 miliar dan 43 aset tetap jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp 35,50 miliar.
Selain terkait dengan aset fraksi golkar juga mempertanyakan sejumlah temuan BPK lainnya seperti terkait dengan kerjasama antara Pemkab Rejang Lebong dengan PT Agrotea serta sejumlah temuan lainnya.
\"Dilain fihak kami juga mengapresiasi capaian-capaian yang dicapai pada tahun 2014 lalu seperti target pendapatan APBD Rp 781,05 namun realisasinya mencapai Rp 801,16 miliar atau terealisasi sebesar 102,57 persen,\" ungkap Mahdi Husen.(251)