BENGKULU, BE - Rencana Dinas ESDM dan Polda Bengkulu memasang stiker pembatasan BBM Subsidi kepada angkutan batu bara dan perkebunan di Pelabuhan Pulau Baai, kemarin, batal. Batalnya penempelan stiker pembatasan BBM Subsidi dinilai sebuah bentuk ketidakseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) melakukan pembatasan BBM Subsidi. \"Pemprov tidak serius dan tidak tegas. Sebab itu saya minta agar lebih serius lagi,\" ujar Ketua LSM Merah Putih Yamin Ginting, kemarin.
Yamin mengatakan, sampai kemarin, tidak ada satupun angkutan batu bara yang melakukan pengisian BBM non subsidi. Sebaliknya masih bebas melakukan pengisian BBM bersubsidi di SPBU. \"Artinya keseriusan Pemprov juga dipertanyakan,\" ujarnya. Sebagaimana diketahui, bahwa Pemprov memberlakukan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral nomor 12 tahun 2012 tentang pengendalian pemakaian bahan bakar minyak bersubsidi mulai 1 Januari 2013. Hal tersebut sudah disepakati pemerintah kabupaten dan kota.
\"Kita saat ini sifatnya masih persuasif. Efektif pembatasannya 15 Januari nanti. Karena memandang aspek yang lain, tidak serta merta bertindak tegas,\" kata Kadishubkominfo Provinsi Bengkulu, Eko Agusrianto, ketika dikonfirmasi BE, kemarin.
Menurut Eko, Pemprov sudah komitmen tentang pemberlakuan pembatasan BBM bersubsidi untuk industri. Sebab BBM bersubsidi dialokasikan untuk masyarakat yang berhak. Sementara itu kalangan pengusaha batu bara masih menyesuaikan kenaikan ongkos angkut komoditas tambang itu dengan pemakaian bahan bakar minyak nonsubsidi. \"Pada intinya semua, antara pengusa angkutan dan pengusaha batu bara setuju, tapi sedang proses melakukan MoU, ya kita tunggu,\" katanya. (100)