BINTUHAN,BE- Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinsos Nakertrans) Kabupaten Kaur sampai saat ini tidak bisa menunjukkan angka pasti jumlah pengangguran riil di Kabupaten Kaur. Dinas mengakui kesulitan mengalami kendala untuk memastikan angka pengangguran riil itu. Hal ini disebabkan Disnakertrans karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuat kartu Pencari Kerja (pencaker).
“Saat ini kami tidak bisa mendata dengan rinci berapa persen pengangguran tingkat SMA dan sarjana di Kabupaten Kaur. Karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuat kartu Pencaker,” kata Kepala Disnakertrans, Jayadi Ruslan SST MTPd melalui Kabid Tenaga Kerja Mursalin Thaib, S.Sos kemarin.
Ia berdalih sangat kesulitan dalam mendata sampai ke lapangan atau rumah. Menurutnya, hal ini tidak dialami Kabupaten Kaur saja. Pemerintah pusat sampai saat ini juga masih belum bisa menunjukan data pengangguran yang valid se-Indonesia. Kesulitan ini pernah diungkapkan dalam setiap pertemuan dengan provinsi maupun pusat. Namun sampai saat ini belum ada solusi dan cara memperoleh data riil pengangguran.
“Saat ini kami mendata dari pemohon kartu pencari kerja, ada sekitar 500 orang lebih pencari kerja yang diasumsikan masih menganggur saat mengajukan kartu. Namun jika didata seluruhnya, pasti jumlanya bisa berpuluh kali lipat,” tambahnya.
Ditambahkanya, sampai saat ini saja para pencari kerja yang sudah terdaftar di suatu perusahaan atau tempat kerja tak pernah melaporkan diri. Seharusnya melaporkan diri setiap 6 bulan. Yaitu perpanjangan kartu kuning atau kartu pencari kerja itu. Meskipun begitu, untuk menekan angka pengangguran di Kaur, sejumlah program selalu dijalankan.
“Untuk mengurangi pengguran di Kaur ini salah satunya dengan mengelar pelatihan menjahit. Juga untuk perusahan yang membutuhkan lowongan kerja selalu kita beritahu ke pada pencar kerja,” jelasnya.(618)