Honorer Desak Diangkat CPNS

BENGKULU, BE - Sekitar 1400 orang honorer kategori dua (K2) se Provinsi Bengkulu mengancam akan menggelar demo besar-besaran bila tuntutan mereka agar langsung diangkat menjadi CPNS tanpa mengikuti tes tidak digubris oleh Pemerintah Pusat. Untuk memperjuangkan keinginan, sekitar pukul 13.30 WIB siang kemarin, sedikitnya sekitar 60 orang honorer dari berbagai kabupaten di Provinsi Bengkulu mendatangi Kantor DPD RI Perwakilan Provinsi Bengkulu. Kedatangan mereka ingin menyampaikan keluhannya dan meminta senator asal Bengkulu memperjuangkannya ditingkat pusat. Setelah menunggu sekitar 30 menit, salah satu senator Dra Hj Eni Khairani MSi pun tiba dan dialog pun digelar di aula pertemuan kantor DPD yang terdapat di jalan Indra Giri, Padang Harapan, Kota Bengkulu ini. Dalam kesempatan itu, Koordinator Wilayah Forum Honore K2 (FHK2) Indonesia Bengkulu, Merlianto saat menyampaikan tuntutan mereka agar bisa diangkat langsung menjadi CPNS tanpa mengikuti tes lagi. Merlianto menceritakan bahwa semua honorer K2 se Provinsi Bengkulu menolak keras kebijakan pemerintah pusat yang menyatakan bahwa mulai tahun ini tidak ada lagi pengangkatan honorer menjadi CPNS, kecuali harus mengikuti tes melalui jalur umum dengan menggunakan sistem CAT. Penolakan itu disampaikan, karena kebijakan tersebut dinilai bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 yang memberikan peluang pengangkatan honorer menjadi CPNS sebagai bentuk penghargaan atas pengabdiannya. \"Kami ini sudah menjadi honorer antara 10 hingga 15 tahun, karena itu kami meminta Anggota DPD RI dari Bengkulu untuk memperjuangkan nasib kami ke tingkat pusat. Jika tuntutan kami tidak diakomodir, kami tidak akan segan-segan turun ke jalan guna melakukan demo besar-besaran,\" ancam Merliando. Ia juga menyebutkan, selain sudah cukup lama mengabdi, mereka juga sudah melakukan verifikasi berkas sebagai syarat pengangkatan pada 2010 lalu dan mengikuti tes CPNS khusus untuk tenaga honorer pada tahun 2013, namun dinyatakan tidak lulus. Ia pun menuding bahwa kelulusan tes tersebut tidak fair, karena hingga saat ini nilai peserta yang lulus dan tidak lulus tidak pernah ditampilkan oleh BKD masing-masing kabupaten dan kota se Provinsi Bengkulu. \"Kami menduga jangan-jangan tes 2013 itu hanya formalitas belaka. Buktinya sampai sekarang tidak ada yang membuktikan kelulusan peserta lainnya berupa nilai. Kalau mereka lulus karena nilai tinggi, kami akan legowo. Yang jadi permasalahan adalah mereka tiba-tiba diumumkan lulus, sedangkan nilainya sama sekali tidak diperlihatkan. Apakah ini permainan pemerintah daerah?,\" tanya Merliando dengan nada tinggi. Sebelumnya Merliando juga menyebutkan bahwa mereka sudah menyampaikan aspirasinya kepada Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, dan Komisi I siap ikut memperjuangkan keinginan mereka hingga ke KemenPAN. \"Selain ke DPRD Provinsi Bengkulu, kami juga sudah pernah mendatangi DPR RI. Namunm hingga saat ini belum juga ada tindakannya. Karena itu, kami akan meminta bantuan dari semua pihak agar tuntutan ini dapat diakomodir,\" ujarnya. Diketahui, ribuan honorer tersebut tersebar di kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu. Sebagian besar dari tenaga honorer tersebut bertugas sebagai guru, sedangkan sebagian lainnya tenaga administrasi di kantor pemerintahan. Menanggapi tuntutan honorer itu, Eni Khairani berjanji akan menyampaikan persoalan tersebut ke KOmite III DPD RI untuk dibahas lebih lanjut. Setelah dilakukan pembahasan tingkat komite, pihaknya berencana akan menyampai kepada KemenPAN melalui DPR RI yang membidangi masalah kesejahteraan dan kepegawaian. \"Kami anggota DPD RI Dapil Bengkulu akan memperjuangkan tuntutan bapak/ibu yang berstatus sebagai honorer ini, karena kami juga bisa memahami apa yang diinginkan. Mudah-mudahan perjuangan ini akan membuahkan hasil,\" tukasnya.(400)