Tugas Berat, Minim Perhatian Pemerintah

Dari Pembukaan Jambore Perempuan Penggiat Komunitas se-Sumatera Jambore Perempuan Penggiat Komunitas se-Sumatera di Hotel Nala Sea Side, Pantai Panjang Bengkulu, resmi dimulai pagi kemarin (5/5). Jambore yang diikuti 114 peserta dari komunitas perempuan berbagai provinsi di Indonesia ini bertujuan untuk membangun forum dialog dan berbagi informasi, pengalaman dan belajar bersama perempuan penggiat dalam hal pendampingan perempuan korban kekerasan. Perempuan penggiat komunitas ini memiliki tugas yang berat, tapi tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. DENDI SUPRIADI, Kota Bengkulu PEMBUKAAN Jambore Perempuan Penggiat Komunitas se- Sumatera di Bengkulu akan berlangsung hingga Kamis (7/5) besok dan kemarin (5/5) merupakan pembukaannya yang dibuka oleh Gubernur Bengkulu diwakil Plt Sekda, Drs H Sumardi MM. Jambore yang membahas beragam isu tentang kekerasan terhadap perempuan ini juga dihadiri oleh Ketua Komnas Perempuan, Azriana, Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Hj Septy Yuslinah SSos, Direktur Yayasan PUPA Bengkulu sebagai salah satu penyelenggara, Susi Handayani dan sejumlah pihak yang peduli dengan perempuan lainnya. Jambore ini diikuti perempuan penggiat komunitas seperti perwakilan dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepalauan Riau, Batam, Bengkulu region timur, region tengah, Jawa Tengah, Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Selain itu, jambore ini juga diikuti perwakilan lembaga anggota FPL region barat, LBH Apik Aceh, Hapsari Medan, SPI Labuan Batu, Nurani Perempuan, Embun Pelangi, Yayasan Pupa, RPUK Aceh, Bunga Bangsa Riau, Rupari Riau dan PPHP Bangka Belitung. Perwakilan dari Permampu mitra FPL KP seperti CP WCC, Damar Lampung, APM Jambi, dan KPI wilayah Bengkulu juga tidak mau ketinggalan dalam kegiatan ini. Dalam sambutannya, Ketua Komnas Perempuan, Azriana mengungkapkan bahwa perempuan penggiat komunitas tersebut adalah ujung tombak membantu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Meski memikul tugas berat tapi mulya tersebut, para komunitas ini acapkali dipandang sebelah mata oleh pemerintah dan masyarakat. \"Tantangan sangat berat, karena bukan hanya keahlian yang dibutuhkan dalam menangani perkaran kekerasan perempuan dan anak ini, tapi juga minimnya perhatiam dari pemerintah daerah  setempat dan meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dewasa ini,\" paparnya. Perempuan penggiat komunitas itu membutuhkan inisiatif dengan mengerahkan semua kemampuan komunitas. Lahirnya UU tentang Pedesaan dan Otonomi Daerah penting bagi komunitas tersebut  untuk mencegah kekerasan perempuan dan pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual. \"Semoga dari bumi Raflesia ini akan lahir gagasan dan ide-ide brilian yang akan diterapkan di daerah lainnya di Indonesia, khususnya di daerah peserta Jambore ini,\" harapnya. Di bagian lain, Plt Sekdaprov, Sumardi mengaku bahwa tugas perempuan yang tergabung dalam komunitas penggiat tersebut memang mulia karena memiliki kepedulian yang tinggi terhadap perempuan dan anak. \"Kita akui korban kekerasan terhadap perempuan dan anak memang cukup tinggi bahkan angkanya terus bertambah. Dengan adanya kegiatan ini diharap angka tersebut bisa menurun. Komunitas ini beranggotakan perempuan-perempuan hebat. Terkait tidak mendapatkan bantuan, seperti PUPA Bengkulu, itu dikarenakan ada kebijakan dari pemerintah pusat yang tidak boleh memberikan bantuan hibah serta merta kepada lembaga non pemerintah secara,\" urainya. Meski jambore tersebut tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah, ia tetap berharap agar kegiatan tersebut berjalan lancar dari awal hingga akhir dan dapat menghasilkan rekomendasi atau petisi yang dapat dijadikan kebijakan oleh pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Bengkulu.(**)