bengkuluekspress.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu menyampaikan laporan hasil reses anggota dewan dari tanggal 4 - 8 Maret 2015 lalu Pada rapat paripurna , Senin (27/4). Laporan hasil reses yang dihadiri oleh 32 anggota dewan disampaikan oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Bengkulu, Tantawi Dali sebagai juru bicara. Ada 12 poin aspirasi masyarakat yang terjaring selama masa reses 4 - 8 Maret 2015.
Dalam laporannya, Tantawi mengatakan, kegiatan reses bertujuan menampung aspirasi masyarakat sebagai bahan kajian komisi-komisi dengan mitra kerja terkait. Penampungan aspirasi dilakukan dalam upaya meningkatkan pembangunan di segala bidang yang nantinya bermuara untuk kesejahteraan masyarakat se-provinsi Bengkulu.
\"Semua aspirasi masyarakat yang disampaikan di daerah pemilihan masing-masing ditampung dan disampaikan ke pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti berdasarkan kewenangan dan skala prioritas,\" ungkapnya.
[Best_Wordpress_Gallery id=\"16\" gal_title=\"Reses DPRD Provinsi Bengkulu\"]Adapun 12 Poin hasil reses mencangkup 7 Daerah Pemilihan (Dapil) Anggota DPRD Provinsi Bengkulu yakni mulai dari masalah jalan, kesejahteraan, kesehatan, kenyamanan, ketakwaan hingga masih maraknya praktik nepotisme pada perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Provinsi Bengkulu.
Dewan meminta pemerintah baik provinsi, kota dan Kabupaten se-Provinsi Bengkulu untuk segera merealisasikan perbaikan jalan rusak.
\"Banyaknya jalan provinsi di seluruh kabupaten dan tidak bisa dilalui, berlubang, bahkan nyaris putus, maka dari itu pemerintah Kabupaten Kota dapat segera mengatasi masalah tersebut. Selain Perbaikan jalan juga perlu dibuat drainase dan beronjong. Terutama jalan di Kabupaten Bengkulu Utara yang menghubungkan Kabupaten Lebong dan Bengkulu Tengah menglami rusak berat,\" papar Tantawi.
Sesuai aspirasi masyarakat, Dewan meminta pemerintah memberikan bantuan kepada petani guna mendukung ekonomi kerakyatan dengan memberikan bibit tanaman, ikan, sapi, kambing ayam dan lainnya.
Anggota DPRD Provinsi juga mengharapkan pemerintah memberikan perhatian serius terhadap pendidikan terutama sarana dan prasarana dan tenaga pengajar di daerah terpencil.
\"Dalam upaya peningkatan Sumber daya Manusia (SDM) pemerintah harus memberi perhatian serius dari segi pendidikan terutama pembangunan gedung. Terutama jenjang SD sampai SMA di desa yang gedungnya tidak layak lagi. Kemudian menempatkan guru yang berstatus PNS untuk diletakkan di daerah terpencil. Banyak honorer mengajar di daerah terpencil sedangkan PNS numpuk di kota,\" tukas Tantawi.
Dewan juga menyoroti masalah kenyamanan bagi pengguna jalan. Mereka meminta pemerintah untuk melakukan pembersihan terhadap jalan yang diselimuti semak belukar agar dilakukan tebas bayang. Hal ini guna menghindari kecelakaan lalu lintas serta membuat nyaman para pengendara.
Disamping itu, demi meningkatkan produksi pertanian, perkebunan dan perikanan para petani melalui aspirasi yang ditampung anggota dewan, meminta penyediaan mesin perontok padi, mesin pemotong rumput, handtractor, bibit unggul, alat pembasmi hama dan bantuan pupuk bersubsidi. Petani juga meminta perbaikan irigasi sehingga petani tidak kekurangan air.
Untuk menciptakan masyarakat bebas dari berbagi macam penyakit, masyarakat meminta pemerintah membangun pusat kesehatan, lengkap dengan tenaga medis bahkan dokter di RSUD. Banyak masyarakat miskin tidak mengetahui peralihan dari kartu Jamkesmas, Jamkesda Jamkesko terhadap BPJS, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
\"pemerintah diharapkan juga bisa menyeleksi penerima, sehingga masyarakat yang tidak mampu dijamin kesehatan dan tidak ada anak-anak yang tidak bersekolah,\" tambah Tantawi.
Dewan juga mengupayakan dalam peningkatan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan memberikan memberikan insentif kepada guru mengaji. Diharapkan agar masyarakat bisa membaca alquran dan memahami agama lebih baik.
Tak hanya itu, lagi-lagi pemerintah diminta untuk cepat mencari solusi susahnya mendapat air bersih. Kemudian menyediakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah sehingga lingkungan bisa terjaga.
Selanjutnya, utusan rakyat ini meminta pemerintah provinsi dan kabupaten se-Provinsi Bengkulu segera melakukan pemasangan listrik terutama ke desa terpencil, serta pemasangan lampu jalan. Dewan juga meminta instansi pemerintahan mempermudah kepengurusan akte kelahiran, KTP dan sertifikat tanah sesuai prona. Terakhir, mereka menyoroti masalah perekrutan CPNS yang masih banyak ditemukannya praktik nepotisme.
\"Maka dari itu diharapkan kepada pemerintah daerah Provinsi Bengkulu, hal ini tidak terjadi lagi,\" demikian Tantawi. (angga)