Bupati: PNS Jangan Terlibat Narkoba

CURUP, BE- Narkoba sudah menjadi masalah sendiri di Kabupaten Rejang Lebong, dimana saat ini kasus Narkoba sudah merambah sudah berbagai bidang baik mulai dari pelajar hingga dewasa bahkan tidak menutup kemungkinan pada Pegawai Negeri Sipil (PNS). Untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkoba pada di kalangan PNS yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Secara tegas Bupati Rejang Lebong Suherman SE MM menyatakan ia tidak akan mentolerir jika ada PNS yang terlibat baik dalam peredaran maupun penyalahgunaan barang haram tersebut. \"Saya ingatkan, agar PNS jangan coba-coba menggunakan apalagi menjadi pengedar, kami tidak mentolerir itu. Dan tindak sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku, \" tegas bupati. Lebih lanjut bupati menjelaskan, untuk memastikan apakah ada PNS yang terlibat dalam penyalahgunaan, bupati meminta agar pihak terkait dalam hal ini pihak kepolisian maupun BNN untuk sering melakukan razia. Bukan hanya melakukan razia pihak kepolisian maupun BNN diminta juga untuk melakukan tes urin kepada PNS yang ada di Rejang Lebong. \"Silahkan BNN dan pihak kepolisian jika ingin melakukan razia di sekertariat, dinas SKPD memastikan tidak ada keterlibatan PNS dalam narkoba, termasuk dilakukan tes urin,\" tambah bupati. Menanggapi permintaan orang nomor satu di Kabupaten Rejang Lebong tersebut, Wakil bupati Rejang Lebong Syafewi SPd MM yang juga menjabat kepala BNK Rejang Lebong menyatakan mendukung penuh apa yang disampaikan bupati. Mantan Kepala Dinas Pendidikan tersebut menyatakan agar PNS di Rejang Lebong bisa bebas dari yang namanya Narkoba. \"Kita akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan BNN Provinsi Bengkulu maupun kepolisian untuk melakukan razia maupun test urine,\" jelas Syafewi. Namun menurut Syafewi untuk melakukan test urine akan mengalami kendala. mengingat untuk mengadakan tes urin membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Senada disampaikan Kapolres Rejang lebong AKBP Dirmanto SH SIk, pihaknya juga mengaku akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk melakukan tes urine dan pemeriksaan PNS dalam kasus Narkoba. \"Nanti kita koordinasi dulu dengan BNN Bengkulu,\" singkat Dirmanto.(251)