Media dan Pemerintah Seiring Sejalan

BENGKULU, BE - Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Bengkulu Sukatno SPd mengatakan, pemerintah dan media massa mempunyai irisan dalam upaya untuk mensejahterakan rakyat dalam derap pembangunan. Di satu sisi, media massa berhak melakukan kontrol demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih, di sisi yang lain, media berperan aktif dalam mewartakan hasil-hasil yang dicapai pemerintah dalam pembangunan. \"Media tidak boleh hanya melakukan kritik saja tanpa ambil peran aktif dalam pembangunan yang dilakukan pemerintah. Tidak bisa menyalahkan terus tanpa memberikan sumbangsih pemikiran yang positif. Misalnya ada kasus dugaan korupsi, lalu kita beritakan dimana-mana dengan nada-nada yang penuh tendensius. Dengannya suasana pemerintahan semakin keruh dan tulisan kita itu bukannya memperbaiki tapi memperparah keadaan. Betapa hancurnya daerah kita kalau begitu,\" katanya dalam acara Desiminasi Informasi Kebijakan Pembangunan Daerah Kota Bengkulu di Pantai Panjang, kemarin (11/3). Ia menjelaskan, setiap wartawan atau pewarta memiliki karya yang nyata dan jelas. Hal ini bahkan ditegaskan oleh Dewan Pers bahwa ke depan setiap wartawan harus memiliki bukti lulus uji kompetensi. \"Itu pun ada tingkatannya, Madya, Muda dan Utama. Karenanya saya imbau untuk seluruh media agar mengikuti uji kompetensi ini. Yang belum lulus, ikut terus sampai lulus. Yang tidak punya karya, pasti tidak akan dikeluarkan hasil uji kompetensinya. Lagian buat apa juga menyebut dirinya wartawan kalau tidak ada karya, tidak menulis,\" ucapnya. Ia menjelaskan, media selalu memiliki ruang untuk mengambil peran dalam setiap kegiatan-kegiatan pembangunan dan melakukan perubahan. Ia mencontohkan, kegiatan bersih-bersih pantai yang akan dilaksanakan pada Jum\'at (13/3) besok. \"Besok ada kegiatan bersih-bersih pantai. Kita tidak hanya sekadar ngomong dan menulis saja di media soal pantai jorok dan lain-lain. Tapi kita ikut dalam kegiatan bersih-bersih itu sendiri. Hari Jumat kita mulai dari Pantai Jakat, kemudian setelah itu Pasar Panorama dan Pasar Minggu. Membangun daerah ini tidak melulu dengan kekerasan. Ini introspeksi buat kita dibesarkan di Bengkulu tapi tidak mau melakukan hal tersebut,\" ungkapnya. Sementara praktisi media sekaligus General Manager (GM) Rakyat Bengkulu Televisi (RBTV), Dedy Wahyudi SE mengutarakan, setiap berita yang disampaikan kepada publik harus berimbang. Menurutnya, media harus bersifat mendidik, namun sekaligus menghibur dan memiliki fungsi sosial. \"Kalau misalnya ada media yang tidak percaya kepada pemerintah, selalu curiga, ini salah juga. Sebagai praktisi media, kami sebenarnya justru berharap agar pemberitaan itu selalu membuahkan hasil yang positif. Makanya kami memberikan apresiasi atas acara ini dan berharap ini dapat berjalan berkesinambungan. Karena memang kita harus selalu saling mengingatkan agar tidak keluar dari jalur,\" kata Dedy. Sedangkan dari sisi akademisi, Dr Titik Kartika MA menuturkan, media senantiasa memproduksi citra dan makna, baik melalui gambar, maupun tulisan. Dengan produksi citra dan makna tersebut, media secara kuat akan mempengaruhi opini publik. \"Misalnya lewat kartun menggambarkan korupsi dengan pertu buncit. Itu sudah berkata-kata. Opini publik sudah bisa dipengaruhi secara kuat hanya dengan sebuah gambar. Karenanya kami menilai media harus merumuskan kembali dirinya, apakah sebagai mitra, atau sekaligus sebagai pelaku pasar. Apalagi sekarang media sosial tengah merajalela,\" tukasnya. Selain ketiga narasumber diatas, hadir juga sejumlah aparatur Pemerintah Kota yang menyampaikan segala sesuatu tentang pembangunan yang telah dilaksanakan di Kota Bengkulu. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Bengkulu. Kegiatan ini sendiri ditujukan agar ditemukan formulasi kemitraan media dengan pemerintah dalam mendorong terciptanya stabilitas politik di Kota Bengkulu. Sebanyak 150 orang jurnalis dari berbagai media massa di Kota Bengkulu hadir dalam acara ini. (009)