Anggaran Pilkada Minim

TUBEI, BE - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015, Desember 2015 mendatang di Kabupaten Lebong dipastikan minim anggaran. Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lebong pun khawatir dana Rp 6 miliar yang disahkan pada APBD 2015 tak akan mencukupi. Diungkapkan Ketua KPU Lebong, Sugianto, denggan anggran yang ada ini pihaknya memperkirakan hanya cukup hingga bulan Oktober ataupun November 2015. \"Kita bukan mengeluh tapi dengan dana yang ada saat ini, kita kawatir anggaran tersebut tidak cukup hingga pelaksanaan pilkada di Kabupaten Lebong. Kondisi ini sudah kita sampaikan secara lisan kepada pimpinan DPRD Lebong dan dalam waktu dekat akan kita sampaikan Permasalahan ini secara tertulis kepada pemerintah Daerah maupun DPRD Lebong,\" kata Sugianto. Dijelaskan Sugianto, pihaknya pada saat penyusunan APBD tahun 2015 di tahun 2014 yang lalu, KPU Lebong telah menyampaikan Rincian Anggaran ke TAPD dan Badan ANggaran DPRD Lebong untuk pelaksanaan pilkada Lebong Rp 14 Miliar. \"Kita mengacu dengan pelaksanaan pilpres yang lalu, anggaran untuk gaji panitia pelaksana pemilu saja mulai dari Komisioner KPU, PPK, PPS maupun KPPS mencapai Rp 6 miliar. Honor PPK per bulanya diperkirakan sekitar Rp 80 juta, sedangkan PPS dengan total anggota mencapai 321 orang dari 107 Desa mencapai Rp 192 juta per bulan. Ini belum termasuk anggaran untuk operasional sekretariat dan ATK. Didalam UU nomor 1 tahun 2015 memang di sebutkan bahwa anggaran untuk penyelenggaran Pilkada menjadi kewajiban daerah dan dibantu melalui anggaran APBN. Namun anggran APBD harus lebih besar dari APBN,\" jelas Sugianto. Ditambahkannya, pelaksanaan pilkada ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah dan KPU Sendiri bertugas sebagai pelaksana teknis. \"Dalam aturan juga disebutkan bahwa tahapan Pilkada tidak boleh terhenti, nah kalau anggaran tidak mencukupi kita di KPU tidak bisa berbuat apa-apa, makanya dalam watu dekat ini kita akan bicarakan masalah kekurangan anggaran tersebut. Dari hitungan yang sudah kita lakukan setiap tahapan hingga berakhirnya pelaksanaan pilkada ini masih ada kekurangan anggaran sebesar Rp 8 miliar,\" pungkas Sugianto. (777)