BENGKULU,BE - Puluhan mahasiswa yang menuntut Kapolres Bengkulu AKBP Joko Suprayitno dicopot kembali datangi DPRD Provinsi Bengkulu. Mahasiswa datang ke DPRD Provinsi Pukul 10.00 WIB hanya ditemui Kabag Protokol Humas Sekretariat DPRD Provinsi. Mahasiswa yang menamakan diri Gempura (Gerakan Mahasiswa, Pemuda dan Rakyat) yang terdiri dari KAMMI, HMI, PMII, BEM UMB,Unihaz, BEM Dehasen, BEM STAIN Bengkulu itu meminta kepastian jadwal DPRD Provinsi, yang akan memanggil Kapolda Bengkulu Brigjend Pol Burhanudin Andi SH, MH terkait dugaan pelanggaran HAM (Hak Azasi Manusia) yang dilaporkan mahasiswa kepada DPRD Provinsi. \" Kami hanya akan meminta kepastian jadwal. Karena DPRD adalah wakil kami, wakil rakyat Bengkulu,\" kata Ketua KAMMI Daerah Bengkulu Romidi, kemarin. Pemanggilan Kapolda untuk menjelaskan apakah sikap arogansi yang dilakukan Kapolres setiap menghadapi demo mahasiswa apakah sesuai prosedur. DPRD Provinsi Bengkulu sendiri sebelumnya siap mendatangkan Kapolda dan Kapolres untuk mengklarifikasi laporan mahasiswa tersebut. \"Kami menagih janji Ketua Komisi I Pak Edi Ismawan katanya ingin mengundang Kapolda untuk memberikan penjelasan kepada kami selaku korban,\"kata Romidi. Sayangnya niat mahasiswa tersebut ingin bertemu dengan anggota DPRD, ternyata Komisi I tidak ada dan mereka sedang ada dinas luar dan kunjungan kerja ke Jakarta. Rombongan mahasiswa diterima oleh Kasubag Protokol Humas DPRD Provinsi Bengkulu, Drs. Bachrin. \"Karena Anggota DPRD sedang melakukan kunjungan kerja dan dinas luar sehingga rombongan mahasiswa tidak bisa bertemu dewan. Nanti akan kita hubungi dewan dan akan dijadwalkan dulu oleh dewan kapan bisa bertemu,\"kata Bachrin. Karena tujuannya bukan bertemu dengan Humas DPRD Provinsi, akhirnya puluhan mahasiswa tersebut memilih membubarkan diri dan mengaku kecewa dengan DPRD sebab sudah ingkar janji dengan mahasiswa. \"Kami sangat kecewa sekali mereka tidak berada di kantor ini, dan kami minta kepastian jadwalnya kapan mengundang Kapolda,\" kata Presiden BEM UMB Sony Taurus. (100)