PUTRI HIJAU,BE- Ratusan kepala keluarga (KK) yang berada di dusun Air Kuro dalam ketidak pastian mengenai status keberadaan mereka. Pasalnya sekitar 7 tahun lamanya sekitar 300-an KK yang mendiami dusun itu belum mendapatkan kejelasan dari pemerintah daerah terkait administrasi dan pengurusan hak sipil oleh warga terpaksa bersusah payah menginduk pada dusun lain Desa Suka Maju.\"Persoalan ini sudah lama namun belum ada penyelesaian. Jika seperti ini terus jelas merugikan mereka,\" ujar Kades Suka Maju, Samni.
Wilayah tersebut dianggap masih proses sengketa. Hal ini dikarenakan beberapa tahun lalu wilayah ini dianggap sebagai kawasan hutan lindung. Pemerintah daerah berdalih masih melakukan penyelesaian sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Namun hal ini mengakibatkan persoalan yang cukup serius bagi warga yang mendiami wilayah itu. \"Sampai saat ini mereka masih beraktifitas seperti biasa, bertani dan panen hasil kebunnya. Hanya soal status dan pengurusan administrasi masih tidak jelas,\" beber Samni.
Selayaknya wilayah Air Kuro bisa dimekarkan menjadi desa definitif. Dari luas wilayah serta jumlah penduduk dianggap sudah memenuhi. Terlepas dari moratorium tentang pemekaran desa, pemerintah daerah bisa mengakomodir keinginan warga di wilayah itu. Di wilayah itu ada sekitar 200 sertifikat yang pajaknya rutin dibayar oleh warga. Pun begitu saat pemilu legislatif maupun kepala daerah, warga di wilayah itu dimintai hak suaranya.\" Semestinya pemerintah daerah tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut,\" pungkas Samni. (919)