JAKARTA - Restu yang diberikan Presiden Joko Widodo dengan menghadiri penandatanganan kerjasama antara PT Adiperkasa Citra Lestari dengan Proton Holdings Bhd (Malaysia), dikritik oleh Anggota Komisi V DPR, Nizar Zahro.
Apalagi kerjasama ini ditengarai sebagai cikal bakal mobil nasional (Mobnas).
\"Kalau industri mobnas diberlakukan dengan Proton kenapa tidak memilih mendatangkan insinyur dan ahli mobil dari Jepang, seperti yang dilakukan Korea Selatan 30 tahun lalu,\" kata Nizar saat dikonfirmasi, Minggu (8/2).
Di sisi lain, langkah ini menurut Nizar tidak sejalan dengan apa yang dilakukan Jokowi saat kampanye Pilpres lalu, ketika memuji karya siswa SMK di Solo, Jawa Tengah, yang berhasil menelurkan mobil Esemka.
\"Bila Jokowi serius mengembangkan monas, seharusnya Esemka lah yang dikembangkan teknologinya,\" katanya.
Pengembangan mobnas ini menurut Nizar tidak sejalan dengan proyeksi peningkatan jalan-jalan nasional, provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia. Seharusnya inilah yang lebih didahulukan pemerintah.
\"Jalan harus ditambah lebar dan panjangnya. Jalan bebas hambatan/tol yang kita punya sekarang hanya 757 km, kalah jauh dengan Malaysia yang sudah mencapai 2.000 km,\" jelasnya.
Begitu juga dengan jalan metropolitan yang tersedia saat ini kurang memenuhi syarat. Semestinya semua moda transportasi harus terkoneksi dengan moda transportasi umum. Bukan memprioritaskan mobil pribadi.
\"Kalau luas jalan dan panjang jalan pembangunannya melambat, sementara jumlah mobil setiap hari bertambah maka pasti kemacetan yang menanti. Karena target Renstra 2015-2019, hanya membangun 1.291 km jalan. Kalah jauh dengan Malaysia 3.000 km,\" pungkas politikus Gerindra ini. (fat/jpnn)