Golkar Waspada Penumpang Gelap

JAKARTA, BE - Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo mengimbau kader partai tidak saling menggertak maupun memberikan ancaman terkait kisruh yang terjadi di internal Golkar. Menurutnya, para kader seharusnya bersikap waspada terhadap pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari kisruh internal partai berlambang pohon beringin itu. \"?Seharusnya kita mulai sama-sama mewaspadai adanya penumpang gelap yang hendak mengail di air keruh atau mengambil keuntungan dari kekisruhan ini,\" kata Bambang dalam pesan singkat, Jumat (19/12). Bambang mengungkapkan penumpang gelap yang dimaksudnya berasal dari luar partai. Namun, dia tidak menyebutkan identitasnya. \"Siapa itu, nanti juga akan terungkap dengan sendirinya,\" ujarnya. Soal kisruh internal Partai Golkar, pria yang akrab disapa Bamsoet itu menegaskan tidak perlu ada sikap saling menuding satu sama lain. Sebab, kata dia, hal itu bukanlah budaya dan karakter Partai Golkar. \"Sejak dulu Golkar selalu menggunakan cara-cara yang bermartabat, elegan dan selalu berdasarkan aturan dan hukum. Kita tidak perlu saling menuding, pihak mana yang memulai dan pihak mana yang secara tidak sadar dijadikan kuda troya pihak ketiga untuk menghancurkan Partai Golkar dari dalam,\" tutur Bambang. Kisruh Golkar terjadi karena adanya dualisme kepemimpinan di dalam internal partai. Berdasarkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) Golkar IX di Bali, Aburizal Bakrie didaulat menjadi Ketua Umum. Sedangkan, hasil Munas di Jakarta menunjuk Agung Laksono sebagai Ketua Umum. Soal Munas Golkar mana yang diakui, Bambang menyerahkannya kepada putusan pengadilan. Ia hanya mengimbau agar masing-masing kubu mempersiapkan bukti-bukti hukum otentik. Bukti-bukti itu antara lain keabsahan surat mandat dan dukungan dari seluruh DPD tingkat I dan II seluruh Indonesia, daftar hadir atau absensi, notulensi, rekaman, proses tahapan penyelengaraaan munas sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga seperti laporan rapat pleno, Rapat Konsultasi Nasional hingga Rapat Pimpinan Nasional yg dihadiri seluruh ketua dan sekretaris DPD se-Indonesia?. \"Soal munas mana yang sah dan diakui atau tidak, biarlah pengadilan nanti yang menilai dan memutuskan. Sehingga hal penting yang dibutuhkan kedua belah kubu saat ini, kalau dalam istilah perang adalah gencatan senjata, bukan angkat senjata,\" tandas Bambang. (gil/jpnn)