Program Mandeg, Surplus Rp 26,9 M

BENGKULU, BE - Lantaran banyak program Pemerintah Kota yang mandeg, APBD Kota Bengkulu tahun 2014 diestimasikan mengalami surplus sekira Rp 26,9 miliar.  Surplus ini berasal dari pembiayaan program-program Pemerintah Kota sepanjang tahun 2014 ini. Data terhimpun, mendegnya pembiayaan program-program Pemerintah Kota ini telah dimulai sejak mencuatnya kasus dana bantuan sosial tahun 2012 dan 2013 yang diusut oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu. Mayoritas pemangku kebijakan di Pemerintah Kota merasa was-was bilamana pembiayaan atas program-program yang telah dirancang sebelumnya menjadi bermasalah secara hukum karena ketatnya pengawasan dan monitoring oleh Kejari Bengkulu. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu, H Budi Haryanto SE MSi, tak menampik hal ini. Hanya saja, ia tak dapat memastikan rincian surplus pada APBD 2014 tersebut. \"Angka persisnya nanti pas tutup buku pada minggu ketiga Desember 2014 nanti baru diketahui. Ini berasal dari Silpa tahun berjalan, tender-tender, kemudian ada tadinya untuk investasi. Itu baru angka estimasi. Dananya berasal dari hampir seluruh SKPD. Kebanyakan dari Dinas PU (Pekerjaan Umum),\" katanya kepada BE. Bilamana anggaran tersebut benar-benar tidak terpakai, Pemerintah Kota telah menetapkan anggaran ini akan dialokasikan untuk pembiayaan program-program Pemerintah Kota pada tahun 2015 nanti. Pertimbangannya, pada tahun anggaran 2015, Pemerintah Kota diestimasikan mengalami defisit sebesar Rp 24,7 miliar. \"Belanja kita kan tahun depan diprediksikan mencapai Rp 1 triliun lebih. Kebanyakan masih untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 558 miliar dan belanja langsung Rp 445 miliar. Sementara APBD kita tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp 978 miliar. Makanya dana surplus tadi bisa kita arahkan untuk membiayai kegiatan ke depan,\" ungkapnya. Dengan demikian, Budi melanjutkan, pada APBD tahun 2015, anggaran Pemerintah Kota masih diperkirakan masih bersisa sekitar Rp 2,1 miliar. Anggaran ini dapat digunakan untuk dana bantuan sosial, hibah, atau Dana Bergulir Satu Miliar Satu Kelurahan (Samisake) yang pada pembahasan plafon prioritas sementara tidak dimasukkan sebagai program yang dibiayai. Kepala Kejari Bengkulu, Wito SH MHum, membenarkan hal tersebut. Menurutnya, pembiayaan atas beberapa program Pemerintah Kota pada tahun 2015 mendatang masih ada beberapa yang belum memenuhi syarat untuk dianggarkan. \"Bagaimana pun, kita berharap semua program ini berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Beberapa kita sarankan untuk dicoret seperti pengadaan mobil dinas. Karena itu manfaatnya tidak dirasakan oleh rakyat,\" demikian Wito. (009)