\"Sebenarnya rencana pembagiannya dilakukan 6 Desember lalu di istana negara. Tapi penyerahannya mendadak ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Kita sendiri menginginkan sertifikat itu bisa cepat dibagikan kepada masyarakat penerimanya,\" ujar Kepala BPN Supriyadi BR Ptnh kepada BE.
Pembangian sertifikat tersebut kemungkinan besar akan dilakukan tahun 2013 mendatang. Ini dengan asumsi tahun 2012 ini hanya menyisakan beberapa hari saja. Menurutnya, mengenai adanya warga pemilik sertifikat inklave yang melakukan penggarapan lahan di luar batas sertifikat yang dimilikinya, itu menjadi tugas kepala desa (kades) mengawasi dan mendatanya.
\"Kalau BPN disuruh untuk melakukan pengawasan terhadap lahan inklave jelas ini bukan wewenang BPN. Karena BPN sendiri bukan polisi tanah. Mengenai masalah ini yang tahu secara persis kan Kades,\" jelasnya.
Dirinya menjelaskanya, masyarakat penerima inklave ini sebelumnya sudah ada perjanjian dengan pihak perusahaan. Salah itemnya menjelaskannya apabila sudah diterbitkan sertifikat tanah inklave bagi para warga ini maka secara otomatis warga yang melakukan penggarapan lahan yang tidak diinklavekan akan dihentikan. \"Ini sudah kesepakatan bersama,\" tandasnya.
Sementara itu, Asisten I Pemkab Kepahiang M Saat SSos menyampaikan pihaknya sudah berupaya agar sertifikat inklave tersebut bisa cepat dibagikan. Namun memang terkendala dengan belum adanya keputusan dari BPN pusat. \"Memang mengenai sertifikat inklave ini kemungkinan besar akan didistribusikan tahun 2013,\" singkat Saat.(505)