Pelindo Bersedia Akomodir Warga

Jumat 28-11-2014,12:00 WIB
Reporter : Rajman Azhar
Editor : Rajman Azhar

BENGKULU, BE - Usai blusukan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti, sengketa lahan di RW 2 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu memasuki babak baru. Diketahui, menteri yang dikenal eksentrik ini berkomitmen untuk mengakomodir tuntutan yang menuntut agar pemerintah dapat mensertifikasi lahan yang saat ini mereka tempati. Kepada Presiden RI Joko Widodo, Susi telah menyampaikan agar pemerintah dapat menghibahkan 10 persen lahan dari 11,926 hektare lahan yang saat ini dikuasai PT Pelindo II Cabang Bengkulu di kawasan tersebut. Pengendalian Kinerja dan PFSO sekaligus Humas PT Pelindo II, Mattasar SE, kepada BE mengatakan, pihaknya bersedia untuk duduk bersama untuk memecahkan masalah sengketa ini. Menurutnya, komitmen kementerian tersebut akan ditindaklanjuti dengan pembicaraan dengan Presiden RI, Joko Widodo. \"Tentunya ini akan kita bahas lagi dengan presiden. Prinsipnya kalau diberikan sebagian tidak masalah. Nanti akan kita jelaskan bahwa pelabuhan ini ada begini-begitu. Tapi pada prinsipnya, berapapun yang akan dihibahkan bagi kami tidak menjadi masalah,\" ungkapnya. Ia mengatakan, pada masterplan pengembangan Pelabuhan Pulai Baai, tidak ada lahan yang akan dibangun untuk pemukiman warga. Pada lahan yang mereka kelola saat ini, PT Pelindo II telah mencanangkan akan membangun sejumlah fasilitas seperti peti kemas, curah kering, curah basah, karantina perikanan di wilayah barat, tol laut dan lain-lain. \"Dari keselurahan rencana, baru 25 persen yang terlaksana. Semua sesuai dengan peruntukkan. Karena memang dalam pembangunan ini kita ada program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Satu-dua tahun ini akan kelihatan. Kita bersyukur menteri dan presiden dapat turun langsung,\" ungkapnya. Dalam rencana pembangunan ke depan, lanjutnya, pihaknya masih akan mengkoordinasikan masalah ini dengan Kementerian BUMN. Menurutnya, rencana pengembangan Pelabuhan Pulai Baai sebagai pelabuhan bertaraf internasional merupakan kebijakan strategis yang menyangkut kepentingan daerah secara umum. \"Mengenai megaproyek MP3EI belum bisa kami pahami secara utuh. Apakah dananya itu nanti masuk lewat APBD atau BUMN. Tapi yang jelas selama ini sebagai salah satu BUMN kami dituntut untuk bisa mencari dana sendiri. Sehingga setiap dana yang dikucurkan harus jelas keuntungannya seperti apa. Kami berharap ini dapat dimengerti oleh semua pihak,\" ungkapnya. Sementara Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Bengkulu, Iswandi Ruslan SSos, mengatakan, seyogyanya pemerintah dapat memberikan kepastian hukum dengan menerbitkan sertifikat warga yang ada di RW 2 Kelurahan Sumber Jaya tersebut. Menurutnya, lahan tersebut cukup luas dan pemberian hibah 10 persen dari total lahan tak akan merugikan pihak PT Pelindo II Cabang Bengkulu. \"Perlu dicatat, selama ini warga tidak pernah menganggu aktifitas Pelindo. Masih ada ribuan hektare lagi yang belum tergarap. Kita disini berbicara masalah hati. Sebagai satu keluarga besar dengan para nelayan, kami siap untuk mengawal ini hingga tuntas,\" demikian Iswandi. (009)

Tags :
Kategori :

Terkait