BENGKULU, BE - Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) sejak Senin (10/11) kemarin melakukan perangkingan ulang terhadap peserta CPNS dari Pemda Provinsi Bengkulu. Namun hingga sore kemarin (16/11), belum juga ada kabar apakah perangkingan ulang tersebut sudah selesai atau belum. Karena itu, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Irwan Eriadi SE MSi meminta Pemerintah Provinsi Bengkulu khususnya BKD untuk melakukan pengawalan.
Permintaan itu disampaikan Irwan Eriadi agar tidak terjadi kesalahan yang sama atau kesalahan lainnya yang dapat merugikan Provinsi Bengkulu. \"Kita minta Pemprov melakukan pengawalan, jangan sampai lengah dan terjadi kesalahan lagi. Jika terus terjadi kesalahan oleh Panselnas,\" pinta Irwan.
Menurutnya, jika terjadi kesalahan dan pengumuman molor, maka Bengkulu sangat dirugikan. Baik rugi dari segi anggaran karena panitia harus bolak-balik ke Jakarta, maupun rugi waktu karena seharusnya sudah diumumkan tapi kenyataannya masih harus menunggu Panselnas.
Ia juga mengaku asumsi yang kurang baik dari masyarakat bisa muncul, karena lamanya proses perangkingan dan pengumuman tersebut. \"Jangan salahkan masyarakat jika ada anggapan miring tentang penetapan kelulusan, karena yang terjadi kesalahan atau penundaan sejauh ini baru terjadi untuk penerimaan CPNS di Pemda Provinsi Bengkulu. Sedangkan daerah lain tidak ada yang bermasalah, contohnya Kabupaten Kaur sudah selesai diumumkan Senin lalu, padahal Pemda Provinsi lebih dulu melaksanakan tes dibandingkan Pemkab Kaur,\" papar Edi Ramli, sapaan akrabnya.
Edi pun mengaku, Pemprov bisa saja meminta Panselnas agar menyelesaikan perangkingan ulang lebih cepat, karena sebelumnya yang membuat kesalahan adalah Panselnas, bukan panitia yang ada di BKD Provinsi Bengkulu.
\"Kita tahu bahwa yang ditangani oleh Panselnas itu tidak hanya hasil tes dari Pemda Provinsi Bengkulu, tapi seluruh Indonesia. Tapi saya kira tidak terlalu berlebihan jika Pemda meminta agar proses perangkingan ulang itu didahulukan dibanding daerah lain. Itu sebagai konsekuensi dari kesalahan yang Panselnas lakukan,\" terangnya.
Terkait dengan kesalahan perangkingan tersebut, ia meyakini bahwa hal tersebut murni kesalahan Panselnas dan tidak ada unsur kesengajaan baik dari Panselnas maupun dari Pemprov. \"Kalau saya melihatnya, itu murni kesalahan Panselnas dan tidak ada motif kesengajaan,\" tukasnya.
Sementara itu, Kepala BKD Provinsi Bengkulu Tarmizi BSc SSos melalui Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Karir Drs H Tarmawi MSi saat dihubungi BE kemarin sore, juga mengaku belum mendapatkan informasi lebih lanjut dari Panselnas.
\"Kita belum bisa memprediksi kapan perangkingan ulang itu selesai, karena sama sekali belum ada informasi dari Panselnas,\" akunya.
Terkait permintaan pengawalan dari Ketua Komisi II itu, Tarmawi mengaku bahwa pihaknya yakin dengan Panselnas bahwa tidak akan melakukan kesalahan yang sama pada perangkingan ulang tersebut.
\"Kita yakin saja dengan Panselnas, sebab kalau kita harus bolak-balik ke Jakarta maka membutuhkan anggaran yang sangat besar. Di sisi lain, anggaran yang diplot untuk melaksanakan tes CPNS ini cukup terbatas,\" terangnya.
Dengan pertimbangan itu, Tarmawi pun mengaku pihaknya baru berangkat ke Jakarta jika sudah ada undangan atau informasi dari Panselnas yang menyatakan bahwa perangkingan ulang sudah selesai dan silakan dijemput. Sepanjang belum ada pemberitahuan dari Panselnas, pihaknya pun tetap menunggu.
\"Saya kira lebih baik menunggu dibandingkan ke Jakarta terus tapi tidak hasilnya,\" pungkasnya. (400)