Tidak Semua Desa Dapat Rp 1 Miliar

MUKOMUKO, BE – Plot anggaran sebesar Rp 8,6 miliar dari pemerintah pusat, yang dinamakan anggaran desa. Belum tentu semuanya akan dibagikan ke 148 desa yang tersebar di seluruh kabupaten. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten, Badi Uzaman saatdikonfirmasi Bengkulu Ekspress (BE). Selain pihaknya masih menunggu juklak dan juknis yang akan dikeluarkan Kemendagri. Selanjutnya dikoordinasikan lebih lanjut kepada Bupati Mukomuko. \"Jikalau dibagi rata untuk 148 desa tidak mungkin. Karena, dalam pembagian dan peruntukan anggaran itu ada aturan yang jelas,\" kata Badi. Seperti dilihat dari jumlah penduduk, luas wilayah dan lainnya. Tidak menutup kemungkinan pula anggaran miliran rupiah itu diperuntukan pembangunan ataupun peningkatan jalan dan jembatan di salah satu wilayah yang dinilai masih butuh peningkatan. “Anggaran itu jelas anggaran desa. Tentunya diperuntukan bagi peningkatan di desa. Artinya tidak mesti dibagi rata keseluruhan desa didaerah ini. Tidak menutup kemungkinan pula anggaran itu dikucurkan secara bertahap, dan informasinya Rp 1 miliar untuk satu desa,” jelasnya. Kendati demikian, lanjut Badi, hal tersebut baru sebatas untuk memberikan informasi awal, kepada seluruh desa. Tujuannya agar desa tidak sangat mengharapkan bahwa anggaran itu akan dibagi rata seluruh desa. Namun desa diharapkan fokus kepada pelayanan masyarakat dan mengelola anggaran dana desa (ADD) yang ada saat ini. Satu desa mendapatkan kucuran ADD Rp 120 hingga Rp 140 juta/tahun. Dana dicairkan per triwulan dan disesuaikan dengan kemampuan daerah. “Kelola ADD yang sudah ada. Untuk kucuran dana dari pusat sebesar Rp 8,6 miliar masih menunggu Juklak dan Juknis dari pusat. Yang nantinya akan diinformasikan lebih lanjut oleh pemerintah ke kecamatan dan desa,” katanya. Sementara itu, untuk ADD Tahun 2015 mendatang tetap diusulkan. Angkanya sama dengan Tahun 2014 ini, sebesar Rp 19 miliar lebih. “ADD tidak ada diperuntukan fisik. Hanya untuk operasional termasuk honor perangkat desa, atk dan kelembagaan yang ada di desa tersebut,” demikian Badi. (900)