JAKARTA, BE - Hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan kapan waktu BBM akan dimumkan. Terkait ini, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil memastikan keputusan pencabutan subsidi ini akan segera diumumkan. \"Kita belum tahu kapan, tapi pertengahan bulan ini sudah harus naik. Lebih cepat lebih baik,\" kata Sofyan ditemui di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (5/11). Menurut Sofyan, kebijakan kenaikan BBM sudah dipastikan terlaksana karena pemerintah telah bulat mengalihkan alokasi subsidi dari konsumsi ke produksi. Ia menuding besarnya subsidi konsumsi selama ini dinilai menjadi alasan terhambatnya pengembangan infrastruktur dan pendidikan. \"Besaran kenaikannya akan kita hitung lagi, nanti kita umumkan,\" kata Djalil. Untuk besaran ini, Sofyan menuturkan, akan mempertimbangkan tingkat harga minyak dunia. Meskipun minyak dunia sendiri mengalami tren penurunan, ia menilai, pemerintah akan tetap menaikan harga BBM. \"Soal gejolak di masyarakat, pemerintah sudah bersiaga atas segala potensi,\" katanya. Pasalnya, ia menilai kebijakan pencabutan subsidi tersebut merupakan kebijakan yang pro rakyat dan bertujuan untuk perbaikan ekonomi Indonesia. Dengan kenaikan ini, subsidi yang ia nilai tidak produktif akan dialihkan ke sektor yang lebih produktif. \"Nanti realokasinya kemana akan kita umumkan,\" ujarnya. Disampaikannya, Pemerintahan Jokowi ini memiliki banyak agenda strategis yang dananya sangat besar. Biaya subsidi ini nantinya paling tidak akan dialihkan untuk pengembangan sektor pertanian, irigasi, infrastruktur, membantu nelayan supaya bisa memperbarui mesin dan agar nelayan bisa menangkap ikan lebih banyak. \"Selain itu, usaha kecil juga perlu kita bantu. Sektor kesehatan yang merupakan program jangka panjang juga terus akan kita tingkatkan kualitasnya,\" paparnya. Untuk alokasi ini, sejauh ini pemerintah memang belum merincikan secara detail. Disampaikannya, realokasi ini nantinya akan terlihat pada APBN 2015 yang saat ini masih dalam penyusunan. \"Untuk menuju 2015 ini, target 1000 hektare sawah atau irigasi diperbaiki. Diharapkan panen akan bertambah, hingga 4-5 juta ton, sehingga produksi beras meningkat,\"tukasnya. Menanggapi akan bermunculannya penyelundupan akibat wacana kenaikan BBM yang masih menggantung ini, Sofyan berdalih untuk pencegahan tersebut adalah tugas dari penegak hukum. \"Pencegahan penyelundupan tugas penegak hukum,\" singkatnya. Hal senada disampaikan oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto. Dia sepakat BBM segera dinaikkan. Pasalnya, adanya subsidi saat ini menciptakan distorsi perekonomian Indonesia akibat terjadi disparitas harga. \"Yang memanfaatkan subsidi ini adalah yang tidak berhak, dan banyak penyelundupan,\" sampainya. Ia menerangkan, ada kesalahan pemahaman selama ini dimana pengusaha menolak kenaikan BBM. Pasalnya, banyak anggapan pengusaha enggan menaikkan upah jika BBM naik. Disampaikannya, dengan naiknya BBM, biaya produksi memang naik. Biaya logistik, upah, dan buruh juga naik. \"Tapi BBM ini hanya 15% dari biaya produksi dan tidak terlalu berpengaruh banyak dan pengusaha juga pasti menyesuaikan,\" tukasnya. Selama ini, menurutnya, pemerintah terbebani untuk menopang biaya subsidi yang sangat tinggi. Bahkan untuk subsidi, katanya, pemerintah harus berhutang dengan luar negeri. Per hari USD 100 juta harus dibayar oleh pemerintah ke luar negeri dan pemerintah dianggap tidak prudent (bijak) dalam mengelola anggaran oleh pemerintah luar. \"Subsidi ini sudah saatnya dialokasikan ke sektor produktif lain. Kita harus lihat negara lain, karena disparitas harga bikin penyelundupan marak terjadi. Akhirnya kelangkaan BBM terjadi, dan yang menderita adalah rakyat. Kalau masalah bantu rakyat, kita bantu rakyat dengan cara lain,\" pungkasnya. TNI Ditindak Tegas Komandan Korem 041 Garuda Emas Bengkulu, Kol Inf Achmad Sudarsono SIP mengistruksikan agar anggota TNI dibawah naungannya tidak ada yang terlibat dalam penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM). Jika ada terlibat, akan diberikan sanksi tegas dan ia tidak memberikan bantuan atau perlindungan hukum. \"Jika ada anggota saya yang terlibat, saya tidak akan memberikan perlindungan hukum dan diserahkan ke pengadilan untuk memutuskan apakah yang bersangkutan melanggar kedisiplinan TNI atau melanggar hukum hukum pidana, dan saya tidak akan memberikan pembelaan,\" kata Danrem, kemarin. Ditanya mengenai keikutsertaan TNI mengantisipasi penimbunan menjelang kenaikan harga BBM ini, Sudarsono mengaku tugas TNI membantu kepolisian dan pemerintah daerah jika dibutuhkan. \"Saya kira sekarang kondisinya masih kondusif, antrean belum begitu panjang karena stoknya masih banyak. Jika nanti dibutuhkan, kita siap membantu kepolisian,\" ungkapnya. Pun begitu, ia menegaskanya akan menangkap langsung pelaku penimbunan BBM jika kedapatan tengah beraksi. \"Jika tertangkap tangan, TNI boleh langsung menangkap pelakunya, misalnya kedapatan malam-malam sedang membeli BBM dengan menggunakan jerigen,\" tegasnya. Untuk menghindari terjadinya kelangkaan BBM, Danrem mengimbau agar masyarakat membeli BBM seperlunya saja dan tidak melakukan penimbunan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Karena dampaknya sangat besar, bisa menyebabkan transportasi lumpuh jika stok BBM habis dan bisa juga menyebabkan kebakaran jika disimpan di dalam rumah. Dibagian lain, Wakil Gubernur Bengkulu Sultan B Najamudin meminta Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu untuk siaga dengan membentuk tim pengawas BBM. Karena pengasawasan di tingkat SPBU merupakan kewenangan kabupaten/kota bersama pihak kepilisiannnya. \"Kita minta bupati/walikota mulai ada upaya untuk mengantisipasi penimbunan, apakah nanti dengan melakukan pembatasan pembelian atau teknis lain, silahkan diatur oleh bupati walikota. Yang jelas untuk stok masih cukup aman, dan tidak akan habis bila tidak ada penimbunan besar-besaran,\" ujarnya. Tidak hanya itu, ia juga meminta semua elemen masyarakat ikut melakukan pengawasan. Bila menemukan pengisian dengan dengan mengggunakan jerigen, masyarakat diminta melaporkan kepada pemerintahan setempat atau ke Pertamian Bengkulu. \"Nanti SPBU yang melayani jerigen itu juga akan dikenakan sanksi, jika kesalahan yang dilakukannya dinilai berat, maka Pertamian akan mencabut izin usaha SPBU tersebut,\" bebernya.(400/**)
Kategori :