BENGKULU, BE - Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu mencium adanya dugaan honorer atau tenaga kontrak sebanyak 218 orang di Rumah Sakit M Yunus (RSMY) Bengkulu merupakan titipan pejabat, baik pejabat Pemerintah Provinsi Bengkulu maupun pejabat di lingkungan RSMY.
Hanya saja komisi IV belum bisa memastikan kebenaran dugaan tersebut, karena hingga saat ini dalam penelusuran.
\"Memang ada dugaan bahwa tenaga honorer itu banyak titipan pejabat, tapi belum bisa memastikannya,\" kata Wakil Ketua Komisi IV, Riswan Veri.
Menurut Riswan, pihaknya akan terus melakukan penelusuran untuk mengungkapkan hal tersebut. Karena berdasarkan hasil hearing dengan manajemen RSMY Senin kemarin (3/11), belum membahas masalah tenaga kontrak secara spesifik. \"Selain menelusuri dugaan titipan itu, kami juga akan menganalisa apakah keberadaan para tenaga kontrak itu memberatkan rumah sakit atau tidak. Jika hasilnya nanti didapati kurang baik bagi rumah sakit, maka akan kami rekomendasikan agar dilakukan evaluasi,\" ungkap Politisi Nasdem ini.
Diakuinya, hal yang harus diutamakan oleh manajemen RSMY adalah pelayanan kepada pasien. Jika keberadaan para tenaga kontrak itu ikut berkontribusi memberikan pelayanan yang baik, maka akan dievaluasi untuk mengetahui berapa jumlah yang produktif dan berapa yang tidak.
\"Nah, yang tidak produktif inilah yang semestinya tidak dipekerjakan lagi. Kasihan rumah sakit harus mengeluarkan operasional besar untuk membiayai tenaga kontrak, sementara hasilnya tidak terlihat,\" ujarnya. Sebelumnya, Gubernur Bengkulu, H Junaidi Hamsyah SAg MPd menyambut baik permintaan mengevaluasi para tenaga kontrak tersebut. Gubernur bahkan menilai, evaluasi sangat diperlukan untuk melihat sejauh mana peran tenaga kontrak itu dalam memberikan pelayanan maksimal kepada pasien.
\"Nanti kita evaluasi, kalau masih memungkinkan untuk tetap memperkerjakan para honorer itu, ya kita pertahankan, kalau tidak ya kita berikan kesempatan untuk mencari pekerjaan diluar,\" kata Junaidi. Menurut Junaidi, hal penting yang harus dievaluasi adalah pelayanan rumah sakit. Dan ia sendiri tidak mempermasalahkan karyawan yang begitu banyak, asalkan pelayanan tetap bagus bahkan semakin baik. Sebaliknya, harus ada pembenahan jika karyawan yang banyak tersebut tidak mampu memberikan pelayanan yang prima.
\"Yang penting bagi saya adalah pelayanan, kalau karyawannya banyak tapi pelayanan masih buruk, maka akan kita evaluasi,\" ujarnya.
Mengenai informasi menyebutkan bahwa para honorer tersebut merupakan titipan pejabat Pemprov, Junaidi mengaku sepengetahuannya tidak ada titipan pejabat di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Bengkulu itu, dan perekrutannya pun sudah melalui tes untuk mendapatkan honorer yang berkualitas. Untuk membuktikan informasi tersebut diperlukan penelusuran yang konfrehensip. \"Kalau ada titipan pejabat, siapa pejabatnya? Silakan sebutkan orangnya kalau memang ada,\" tutupnya. (400)