Pencairan Samisake Usai Revisi Perda

BENGKULU, BE - Meski telah memastikan bahwa anggaran program Dana Bergulir Satu Miliar Satu Kelurahan (Samisake) tetap akan dianggarkan pada tahun 2015, namun pencairan dana tersebut dipastikan masih membutuhkan proses yang panjang. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bengkulu, Dr Hj Fitriani Badar AP MSi, mengutarakan, anggaran Dana Bergulir Samisake baru dapat dicairkan setelah revisi atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Samisake selesai dibahas oleh bersama pihak legislatif. Pada bulan Agustus 2014 yang lalu, tim legislasi Pemerintah Kota telah mengusulkan agar pasal 14, 17 dan 18 pada Perda tersebut direvisi. \"Dana ini hanya akan disalurkan kalau Perdanya sudah kita revisi. Ada 3 pasal itu yang harus kita revisi sebelum dananya dikucurkan kembali,\" kata lulusan terbaik STPDN ini, kemarin. Ia menegaskan, revisi Perda ini mutlak dilaksanakan. Selain karena adanya rekomendari dari Kementrian Dalam Negeri untuk mempertegas bentuk sanksi yang termaktub dalam Pasal 23 ayat 1 dan 3, revisi itu juga berangkat dari evaluasi terhadap program ini yang telah berlangsung selama kurun waktu setahun terakhir. \"Terlalu banyak yang mengeluh masak ambil sedikit harus buka rekening dan dikelola oleh hanya satu bank. Okelah bagus untuk transparasi, tapi masak Rp 500 ribu atau Rp 1 juta harus pakai rekening bank juga. Ini yang menjadi kesulitan bagi LKM di bawah. Dan prinsipnya, aturan itu tidak seperti menara gading yang tak bisa diubah,\" tandasnya. Mengenai anggaran, ia menyatakan bahwa usulan Pemerintah Kota adalah sebesar Rp 5 miliar. Namun anggaran ini dapat bertambah atau berkurang tergantung pada pembahasan bersama antara pihak Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bengkulu dengan Tim Anggaran Pemerintah Kota. \"Kalau misal nanti Banggar bilang tambah maka bukan tidak mungkin dari Rp 5 miliar itu nanti akan kita tambah,\" ucapnya. Upaya lainnya, lanjut Fitri, Pemerintah Kota juga sedang menyiapkan Badan Umum Layanan Daerah (BLUD) yang akan menjadi leading sektor pengelolaan program ini. \"BLUD ini masih terus kita siapkan dan realisasi dananya juga menunggu proses BLUD ini karena ini merupakan rekomendasi dari BPK untuk diselesaikan,\" pungkasnya. (009)