PT MPRA Terganjal Perizinan

MUKOMUKO, BE – Investor dari PT Muko Panen Raya Abadi (MPRA), yang akan membangun pabrik pengolahan minyak mentah kelapa sawit di Desa  Batu Ejung, dipastikan belum dapat menjalankan aktifitasnya. Selain, adanya penolakan warga Desa Air Bikuk, yang dikarenakan keberadaan pabrik itu dekat sungai. Perusahaan itu juga masih banyak sejumlah perizinan yang harus terlebih dahulu dilengkapi. “Yang sudah dikeluarkan izinnya adalah izin prinsip dan lokasi. Masih banyak perizinan lain yang harus dilengkapi. Diantaranya izin lingkungan, operasional pengolahan dan lainnya,” demikian Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Mukomuko, Musharuddin melalui Kasi Perizinan, Jumaidi dikonfirmasi Bengkulu Ekspress, kemarin. Adanya informasi bakal adanya pemindahan lokasi pembangunan pabrik itu, kata Jumaidi, pihaknya belum menerima usulan maupun laporan dari perusahaan tersebut. “Hingga hari ini (kemarin), kita belum menerima  adanya permohonan rencana pemindahan pembangunan pabrik tersebut. Namun, tidak menutup kemungkinan pihak perusahaan itu langsung  kepada bupati,” katanya. Kendati demikian, lanjut Jumaidi, jikalau perusahaan itu sudah menyampaikan laporan, pastinya  akan diproses oleh jajarannya. Karena  semua perizinan administrasinya diproses di KPTSP. Terkait persoalan dan adanya penolakan dari warga  Desa Air Bikuk. Pihaknya bersifat menunggu. Dalam artian menunggu dari laporan pihak perusahaan yang bersangkutan. “Untuk mengeluarkan izin lingkungan. Banyak yang harus dilengkapi diantaranya harus ada persetujuan dari warga sekitar. Proses perizinan ada tim yang melakukan pengkajian. Secara administrasi KPTSP yang menangani,” jelasnya. Terpisah, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Mukomuko, H Muspar dikonfirmasi Bengkulu Ekspress (BE), mengingatkan supaya eksekutif tidak dengan mudahnya dalam mengeluarkan perizinan. Ini disampaikan supaya tidak terjadi penolakan dari masyarakat, dampak negatif kedepannya jikalau pabrik itu sudah beroperasi. “Kita tetap akan mengawasi. Sebelum izin dikeluarkan, harus benar – benar diproses dan dikaji dengan baik. Kita tidak menghambat maupun menghalangi para investor yang akan berinvestasi di  daerah ini. Asalkan investor itu mengikuti peraturan dan tidak ada permasalahan ditengah – tengah  masyarakat,” tegas politisi PKS itu. (900)