Buntut Moratorium CPNS, Honorer K2 Ancam Mogok Nasional

CIREBON - Rencana pemerintah untuk melakukan penghentian sementara (moratorium) rekrutmen CPNS mulai tahun 2015 hingga lima tahun ke depan, memantik reaksi keras kalangan pendidikan, terutama honorer K2. Mereka mengancam akan melakukan aksi mogok nasional dengan turun ke jalan sebagai bentuk penolakan atas rencana kebijakan tersebut. Ketua Dewan Koordinator Honorer Indonesia (DKHI) Cabang Kuningan, Udin Zaenal Abidin menyatakan, sangat menyayangkan jika pemerintah akan menerapkan kebijakan moratorium pengangkatan CPNS. Pasalnya, selain para honorer, juga hak masyarakat yang berharap menjadi CPNS. Padahal, lanjutnya, tiap tahunnya banyak PNS yang pensiun, sehingga butuh PNS generasi berikutnya. \"Harus saya katakan, banyak yang gelisah dengan pernyataan menpan yang baru itu. Bukan hanya honorer K2 yang tidak akan terselesaikan, tapi masyarakat umum juga merasa tidak diberikan kesempatan menjadi CPNS,\" jelas Udin kepada Radar Cirebon (JPNN Grup) Kamis (30/10). Oleh karena itu, DKHI Kuningan menolak tegas adanya rencana moratorium tersebut. Jika pemerintah ngotot, pihaknya akan menurunkan massa menggelar aksi di jalan-jalan. Dengan demo besar-besaran, diharapkan pemerintah bisa melihat kondisi ril di masyarakat. “Kami sudah melakukan pertemuan dengan anggota di gedung PGRI, dan honorer sepakat akan melakukan demo nasional kalau ini memang terjadi,” jelas dia. Dikatakan, bagi honorer K2, moratorium tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan bahwa K2 yang diverifikasi dan validasi, ditambah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari bupati, bakal segera diangkat. \"Menjadi CPNS harapan para honorer. Sebab, untuk berkerja di tempat lain sudah tidak mungkin karena faktor usia,\" tegas Udin. Bukan hanya honorer, masyarakat umum yang saat ini banyak mencari kerja pun kecewa mendengar informasi moratorium CPNS selama lima tahun itu. \"Ketika Kuningan tahun 2014 tidak membuka formasi saya rela mendaftar di daerah lain. Tapi kalau semuanya distop saya mau mencoba di mana? Sedangkan bekerja di swasta di Kuningan cukup sulit,” ucap Dina Setiawati warga Kelurahan/Kecamatan Kuningan. Dia berharap ada perubahan aturan agar tidak meresahkan. Dina lebih setuju kebutuhan diserahkan kepada daerah, sementara pusat hanya menyetujui usulan. (mus/ysf)