JAKARTA - Berakhirnya kerjasama PT Garuda Indonesia dengan Angkasa Pura I dan II pada 30 September 2014 terkait penyatuan pembayaran pajak bandara dengan tiket pesawat, sudah sampai di telinga Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan. Tak diperpanjangnya kontrak tersebut, kata Dahlan, lantaran Garuda Indonesia menjadi korban dari maskapai lainnya yang tidak menerapkan hal serupa. Dengan menyatukan pembayaran pajak bandara dalam tiket, tiket Garuda menjadi lebih mahal dibanding maskapai lainnya. \"Karena (Garuda-red) jadi korban yang lain nggak mau melaksanakan (pajak bandara jadi satu dengan tiket). Itu sebagai semacam protes sebetulnya, tapi itu harus balik,\" ujar Dahlan usai menggelar Rapim BUMN di kantornya, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (25/9). Namun, ia menegaskan bahwa Garuda harus siap kembali menerapkan kebijakan tersebut, bila peraturan itu sudah siap diterapkan pada seluruh maskapai di Indonesia. \"Iya karena itu keputusan belum ada yang baru. Kalau yang lain melaksanakan, dia (Garuda) harus balik lagi. Tapi dengan peraturan yang baru, semua harus melaksanakan,\" tandas mantan Dirut PLN ini. (chi/jpnn)
Dahlan: Garuda jadi Korban Maskapai Lain
Kamis 25-09-2014,10:33 WIB
Reporter : Rajman Azhar
Editor : Rajman Azhar
Tags :
Kategori :
Terkait
Terpopuler
Selasa 03-11-2026,22:35 WIB
Eks Kapolri Hingga Perwira Polri Jadi Tersangka Penyadapan Ilegal Milik Presiden
Rabu 04-11-2026,11:58 WIB
Cek Zodiakmu! Ini Warna dan Hari Hoki yang Bisa Mendukung Keberuntunganmu Sepanjang November
Rabu 04-11-2026,11:19 WIB
Begini Cara Cek Penerima Bansos Beras 10 Kg dan BPNT Sembako via HP
Rabu 04-11-2026,12:35 WIB
Pertamina dan SPBU Swasta Kompak Pertahankan Harga BBM Mulai 1 November 2026
Rabu 04-11-2026,10:09 WIB
Menko Yusril Tegaskan Penetapan Tersangka Jenderal LSP Bukan Kasus Makar
Terkini
Rabu 04-11-2026,16:45 WIB
Mensesneg Prasetyo Hadi Buka Suara soal Dugaan Penyadapan Nomor Gibran
Rabu 04-11-2026,16:05 WIB
Kapolresta Bengkulu Ancam Copot Jabatan Polisi yang Masuk THM
Rabu 04-11-2026,15:56 WIB
Mulai Desember, Seluruh Pengiriman CPO Bengkulu Ditargetkan Wajib Berlabel Asal Daerah
Rabu 04-11-2026,15:51 WIB
SBY Sentil Kasus Penyadapan Ilegal Lewat Cuitan Politik Liar
Rabu 04-11-2026,15:35 WIB