Harta Kekayaan Bupati Rp 1,4 M

TAIS, BE- Bupati Seluma H Bundra Jaya SH MH mengumumkan harta kekayaannya di papan pengumuman Sekretariat Pemkab Seluma, kemarin siang. Harta kekayaan Bupati Seluma saat ini mencapai Rp 1.477.675.584. Pemasangan pengumuman itu dilakukan setelah sebelumnya bupati melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). \"Laporan harta kekayaan ini disampaikan setiap setahun sekali ke KPK. Hal ini untuk menjelaskan berapa banyak harta yang dimiliki setelah resmi menjabat sebagai kepala daerah,\" kata Bundra Jaya. Dari total harta kekayaan yang dilaporkan, Bundra Jaya mencantumkan bahwa kekayaan sebesar Rp 1,4 miliar tersebut terdiri dari harta tidak bergerak sebesar Rp 751 juta. Kemudian harta bergerak sebesar Rp 184 juta. Harta bergerak lainnya sebesar Rp sebesar Rp 43 juta. Selanjutnya harta berupa giro dan setara kas sebesar Rp 419 juta. “Laporan harta kekayaan saya sudah sampaikan ke KPK sesuai dengan edaran yang disampaikan oleh KPK,” tegasnya. Bundra mengaku tidak keberatan harus melaporkan harta kekayaan mereka ke KPK sebagai penyelenggara Negara. Bahkan Bupati Seluma sudah menginstruksikan kepada seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Seluma untuk melaporkan harta kekayaan mereka ke KPK. Termasuk kepala dinas, badan, kantor, kabag, camat dan lurah. Serta pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemkab Seluma.“Saya sudah instruksikan kepada seluruh pejabat di Pemkab Seluma untuk segera melaporkan harta kekayaan mereka,” tegasnya. Kedepannya, Pemkab Seluma juga akan melakukan kerja sama dengan KPK terkait masalah produk hukum. Sehingga segala kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah  akan dikonsultasikan kepada KPK. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi pelanggaran hukum di Kabupaten Seluma dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Dukung Pilkada Langsung Bupati Seluma H Bundra jaya SH MH ternyata sangat mendukung jika pemilihan kepala daerah tetap dilakukan secara langsung oleh masyaratak. Sehingga rakyat bisa menentukan pilihan mereka masing-masing tanpa dipilih oleh DPRD Seluma. “Kalau saya tetap mendukung agar kepala daerah itu dipilih oleh rakyat secara langsung. Pasalnya karena jika dipilih oleh DPRD maka suatu kemunduran demokrasi di Indonesia. Harusnya demokrasi semakin lama semakin maju bukan malah semakin mundur,” ujar Bundra Jaya. Menurutnya, apabila kepala daerah dipilih oleh DPRD, sama halnya rakyat tidak mengetahui langsung siapa kepala daerahnya itu. Apabila pemilihan langsung, rakyat bisa menilai siapa saja calon kepala daerah yang akan dipilihnya. (333)