Kemungkinan BBM Naik Oktober

JAKARTA - Presiden Terpilih dan Wakil Presiden Terpilih Jokowi- Jusuf Kalla sepertinya akan lebih cepat dalam mengambil kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Kemungkinan besar pemerintahan baru itu akan menaikkan harga BBM pada Oktober mendatang, setelah pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober mendatang. Saat ditanya terkait waktu menaikkan harga BBM yang dikabarkan pada Oktober mendatang, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan jika kajian menaikkan harga BBM memang sudah dilakukan sekarang, kemungkinan waktu menaikkan BBM itu pada Oktober, tapi nanti dulu soal waktunya. \"Yang pasti, akan ada pengalihan subsidi,\" ujarnya ditemui di Rumah Transisi kemarin. Poin utamanya, pada pengalihan subsidi yang konsumtif ke subsidi yang produktif dan juga penghematan biaya rutinitas dari pemerintah pusat dan daerah. Lalu, ada juga langkah untuk menghemat belanja barang yang tidak prioritas. \"Subsidi dari BBM itu, kita pindah ke subsidi pupuk, infrastruktur jalan, sekolah, dan rumah sakit,\" tuturnya. Nantinya, pemerintah pusat akan menginstruksikan pada seluruh jajaran aparat untuk melakukan penghematan untuk berbagai bidang. Akhirnya, secara otomatis akan terjadi penghematan dalam semua tingkat. \"Ini targetnya pemerintah baru,\" jelasnya setelah menggelar rapat tertutup dengan tim trasnsisi. Yang juga krusial adalah upaya untuk membongkar mafia migas, JK menjelaskan jika pihaknya telah mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dalam mafia migas. \"Pelaksanaan penertiban mafia migas akan dilakukan pada pemerintahan yang baru,\" tuturnya. Sementara itu Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto menjelaskan, bahkan sebenarnya pihaknya telah mengantongi nama-naa orang yang terlibat dalam mafia migas. Semua mafia ini tentu akan dilawan. \"Ada berbagai cara untuk melawan mafia migas, salah satunya menggunakan pajak,\" paparnya. Soal berapa jumlah nama yang terl;ibat mafia migas, dia mengatakan jumlahnya variatif. Namun sebelum bertindak, Tim Transisi akan mencoba berkomunikasi dengan sejumlah aktivis dan kelompok yang konsen dalam melawan korupsi. \"Negara tidak boleh kalah dengan lobi-lobi dari mafia itu,\" tegasnya. Sejak awal, Tim Transisi memiliki sejumlah opsi untuk menaikkan harga BBM. Diantaranya, Rp 500, Rp 1.000, dan Rp 3.000. Opsi-opsi tersebut masih terus dipertimbangkan, artinya masih belum ada keputusan final soal angka kenaikan harga BBM tersebut. \"Opsi-opsi kenaikan ini masih digodok,\" ujar wakil sekjend PDIP tersebut. Sementara itu Kepala Staf Deputi Tim Transisi Rini Soemarno irit bicara terkait rencana kenaikan BBM tersebut. Dia menjelaskan pihaknya masih terus menganalisa bagaimana langkah mengalihkan subsidi konsumtif menjadi produktif. \"Kami mencari cara bagaimana program itu bisa berjalan,\" ujarnya. Langkah menaikkan BBM ini terpaksa dilakukan karena saat ini ruang fiskal pada anggaran pendapatan dan belanjar negara (APBN) sangat sempit. Dari APBN Rp 2.020 triliun, lebih dari 20 persen dengan angka sekitar Rp 360 triliun. (idr)