CURUP, BE - Menyikapi langkanya pupuk susbdi di Kabupaten Rejang Lebong, anggota DPRD Rejang Lebong dari Partai Golkar, Wahono meminta agar pemerintah daerah benar-benar mengawasi penyaluran pupuk subsidi yang sangat dibutuhkan para petani. \"Pemerintah harus benar-benar mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi ini, diantaranya jangan sampai pupuk subsidi tersebut digunakan pihak perkebunan,\" ungkap Wahono. Selain itu Wahono juga berharap agar pupuk subsidi yang ada benar-benar diberikan pada petani yang membutuhkan. Karena menurut Wahono tidak menutup kemungkian kuota pupuk subsidi yang ada malah digunakan oleh petani yang mampu. \"Jangan sampai pupuk subsidi disalurkan pada petani yang seharusnya tidak berhak mendapatkan pupuk subsidi,\" kata Wahono. Lebih lanjut Wahono menjelaskan, yang berhak menerima pupuk subsidi adalah kelompok tani yang sudah menyampaikan RDKK dan kriteria lain, jangan sampai pupuk disalurkan ke pihak lain apalagi luar daerah yang sangat merugikan, sementara petani di Rejang Lebong masih kesulitan pupuk subsidi. Selain itu Wahono meminta agar pupuk nonsubsidi agar standar harga jual tidak berlebihan sementara petani tetap membutuhkan pupuk untuk tanamannya. \"Kan di dinas terkait seperti Dinas Pertanian atau tim lainya tentu ada tim pemantau yang memantau penyaluran pupuk subsidi. Ya harapan kami pupuk subsidi yang disalurkan benar-benar sampai pada petani yang membutuhkanya,\" tukasnya. (251)
Perkebunan Jangan Pakai Pupuk Subsidi
Kamis 11-09-2014,13:16 WIB
Reporter : Rajman Azhar
Editor : Rajman Azhar
Tags :
Kategori :
Terkait
Terpopuler
Rabu 08-04-2026,11:12 WIB
TREND 2026 Kupas Strategi Indonesia Keluar dari Middle Income Trap
Rabu 08-04-2026,11:17 WIB
BREAKING NEWS: Tipidkor Polda Bengkulu Geledah Disparpora dan BKD Kepahiang
Rabu 08-04-2026,11:07 WIB
Puluhan Mobnas Dipinjamkan ke Instansi Vertikal Tetap Diservis Pakai APBD
Rabu 08-04-2026,08:41 WIB
Persit Dorong UMKM, Batik ChaCha Mentari Buka Peluang Ekonomi Ibu Rumah Tangga di Rejang Lebong
Rabu 08-04-2026,15:40 WIB
SK DPP Batalkan Plt, Muswil PPP Bengkulu Dinilai Tidak Sah
Terkini
Rabu 08-04-2026,15:40 WIB
SK DPP Batalkan Plt, Muswil PPP Bengkulu Dinilai Tidak Sah
Rabu 08-04-2026,15:34 WIB
Pelaksanaan TKA SMP di Bengkulu Dievaluasi, Kendala Server hingga Kesiapan Siswa Jadi Sorotan
Rabu 08-04-2026,15:27 WIB