Tak Terima Hadiah Salat, PNS Diminta “Legowo”

BENGKULU, BE - Langkah Pemerintah Kota untuk mengkaji ulang pemberian hadiah salat berjamaah kepada para pegawai negeri sipil diapresiasi. Disampaikan Ketua DPW Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Bengkulu, Septiansyah, hadiah salat lebih tepat dibagikan kepada warga ketimbang PNS. \"Warga masyarakat lebih membutuhkannya ketimbang PNS. PNS itu kan sudah digaji negara. PNS memiliki lebih banyak kesempatan untuk berangkat umroh ketimbang warga. PNS yang batal mendapatkan hadiah harus legowo,\" katanya, kemarin. Menurutnya, keterlambatan pemerintah menyadari potensi gratifikasi dalam pemberian hadiah kepada para PNS tersebut merupakan wujud kurang aktifnya pemerintah dalam memahami ketentuan tindak pidana korupsi. Ia menyarankan agar pemerintah dapat melakukan sosialisi anti tindak pidana korupsi secara lebih intensif kepada para PNS. \"Ini juga yang menjadikan banyak program pemerintah akhir-akhir ini mendapatkan banyak sorotan. Mulai dari bansos hingga Dana Bergulir Samisake  manfaatnya sudah jelas pun tidak lepas dari persoalan hukum,\" ungkapnya. Pun demikian, mengenai hadiah mobil dan motor yang berasal dari donasi pribadi para dermawan, menurutnya, hal itu merupakan hak penuh dari para pemberi hadiah. \"Kalau mobil dan motor kan bukan dari uang negara. Tidak seperti umroh. Kalau uang negara tentu bisa bermasalah,\" tukasnya. Sebelumnya, Walikota Bengkulu H Helmi Hasan SE melalui Kabag Humas Setda Kota Dr Salahuddin Yahya MSi, mengatakan, sebanyak 47 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang rutin mengikuti program Pemerintah Kota ”Rajin Salat Berhadiah” terancam batal untuk mendapatkan hadiah salat. Pasalnya, pemberian hadiah dengan nominal lebih dari Rp 1 juta untuk pejabat atau pegawai negeri, dinilai dapat termasuk dalam kategori gratifikasi. Sementara hadiah salat yang ditetapkan dalam program tersebut seperti mobil dan umroh, merupakan komoditas benda dan jasa yang memiliki nilai lebih dari Rp 1 juta. (009)