Mutasi Bertahap Resahkan Pejabat

BENGKULU, BE - Mutasi bertahap yang dilakukan Pemerintah Kota mulai membuat sejumlah pejabat resah. Desas-desus mengenai adanya pergantian kepala dinas dan kepala-kepala bidang terus menjadi bahan perbincangan di sejumlah instansi. \"Jarang sekali ada mutasi bertahap seperti sekarang. Apalagi rentang waktunya hanya seminggu. Saya tentu juga harus bersiap-siap untuk diganti. Saya pasrah saja kalau dimutasi. Tapi mudah-mudahan program yang sudah direncanakan dalam satu tahun ini tetap bisa diwujudkan,\" kata salah satu pejabat yang enggan namanya ditulis, kemarin. Ia mengungkapkan, sejak mutasi pertama bulan Agustus 2014 digelar, ia sudah merasakan sulit untuk berkonsentrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Ia sebenarnya berharap agar mutasi dilaksanakan sekaligus dalam satu waktu sehingga pejabat yang lama dapat bekerja dengan tenang tanpa terganggu dengan isu mutasi yang digulirkan hampir setiap pekannya. \"Apalagi sudah sejak lama dikabarkan mutasi yang dilakukan bakal dilaksanakan besar-besaran. Sekarang lebih tak terduga lagi ada pejabat yang tersandung masalah tapi dibiarkan, dan yang mendapatkan promosi bukan karena kualitas orangnya, tapi karena kedekatannya dengan pejabat,\" papar sumber BE tersebut. Dikonfirmasi, Kabag Humas Setda Kota, Dr H Salahuddin Yahya MSi, mengatakan, mutasi yang dilakukan terhadap sejumlah pejabat merupakan konsekuensi dari evaluasi kerja yang dilakukan oleh Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan (Baperjakat). Menurutnya, monitoring kinerja pejabat merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan secara terus menerus oleh Baperjakat. \"Kelemahan dalam sisi kebijakan dan penganggaran tentu akan dianalisis oleh Inspektorat. Sementara BKD melakukan pengawasan terhadap kinerja dan kualitas setiap pemangku jabatan. Evaluasi ini dilakukan secara terus menerus. Jadi tidak mustahil mutasi terus berlangsung. Ini merupakan kerja cepat untuk merespon tuntutan-tuntutan masyarakat yang juga cepat berubah,\" kata Salahuddin. Ia tak menampik bahwa mutasi ini dilakukan berkaitan dengan banyaknya masalah yang dihadapi Pemerintah Kota saat ini. Dengan adanya mutasi secara bertahap, lanjutnya, pemerintah berharap tugas-tugas penyelesaian masalah dapat didelegasikan kepada para pejabat yang mengemban amanah. \"Selama ini ada kesan masalah yang muncul dan tugas-tugas teknis dibebankan kepada kepala daerah. Padahal kepala daerah 70 persen waktunya sudah tersita untuk membangun Kota Bengkulu dari sisi kebijakan pembangunan. Dengan adanya penunjukkan pejabat-pejabat baru ini harapan kita Pak Wali dan Ibu Wawali dapat fokus untuk memikirkan kesejahteraan masyarakat,\" ungkapnya. Salahuddin membantah bahwa mutasi ini merupakan pesanan tertentu dari pihak legislatif. Ia juga menampik bahwa mutasi syarat akan praktik kolutif. Menurutnya, pergantian jabatan publik murni hasil dari identifikasi masalah yang dilakukan pemerintah dengan harapan pejabat yang baru dilantik dapat melaksanakan tugas-tugas pelayanan publik secara lebih baik. \"Tidak ada pesanan dewan. Ketika mutasi dilakukan, ada pertimbangan-pertimbangan strategis. Kalau misal ada yang tersandung hukum tapi belum diganti, itu karena kita masih mencari pengganti yang paling ideal untuk mengisi pos tersebut. Sehingga kesalahan yang sama tidak berulang dan yang baru dapat memperbaiki kinerja pejabat sebelumnya,\" urai salahuddin. Menurut Salahuddin, berlakunya Undang Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) telah mengecilkan peluang dilakukannya mutasi tanpa berbasis kompetensi. Pasalnya, dalam UU ASN telah diatur, mutasi akan dilakukan oleh komisi khusus, tidak lagi oleh kepala daerah. \"Kita kan hanya tinggal menunggu peraturan pemerintahnya keluar. Nanti akan ada komisi khusus dibentuk agar mutasi benar-benar sesuai dengan kompetensi dan kualitas. Tapi sebenarnya sekarang sudah kita mulai. Salahsatunya penunjukkan pejabat pada dinas tertentu yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dia kuasai,\" pungkasnya. (009)