Sekkot Tak Mesti Putra Daerah

BENGKULU, BE - Walikota Bengkulu H Helmi Hasan SE melalui Kabag Humas Setda Kota, Dr H Salahuddin Yahya MSi, mengutarakan, calon Sekretaris Kota (Sekkot) Bengkulu tidak harus putra daerah. Ia menegaskan, Pemerintah Kota membuka peluang adanya putra terbaik dari luar daerah untuk menjabat posisi orang nomor 6 di Pemerintah Kota Bengkulu tersebut. \"Kriterianya saya kira jelas, dia mumpuni dalam segala hal, mempunyai jejak rekam yang baik, terutama dalam pengelolaan kepegawaian dan anggaran serta mengerti aturan-aturan hukum. Dan ini terbuka bukan hanya untuk putra daerah atau dari internal pegawai Pemerintah Kota. Mereka yang bukan dari internal pegawai kita pun akan diterima,\" kata Daeng, sapaan akrabnya, kemarin. Ia menjelaskan lebih rinci, saat ini tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kota Bengkulu masih terus melakukan kajian mengenai siapa calon Sekkot definitif.  Ia menampik bahwa walikota sudah mengantongi sejumlah nama seperti Plt Sekkot Drs H Fachruddin Siregar dan H Marjon MPd. \"Belum pernah disebutkan bahwa kandidatnya sudah ada di tangan Pak Wali. Itu nama-nama yang spekulatif. Kalau sudah ada tentunya sudah diajukan ke Pemda Provinsi,\" ujar Daeng. Pemerintah Kota, lanjutnya, mengimbau kepada seluruh pegawai negeri sipil (PNS) dan masyarakat secara umum untuk memberikan masukan-masukan mengenai siapa sosok Sekkot yang layak dan mampu membawa perubahan yang lebih baik dilingkungan birokrasi Pemerintah Kota. Nama-nama tersebut akan dikaji oleh Baperjakat dan akan diserahkan kepada walikota dan wakil walikota untuk dipertimbangkan. \"Keinginan Pak Wali dan Ibu Wawali, Sekkot definitif kita merupakan orang yang benar-benar berkualitas, bisa mengayomi seluruh PNS dan memiliki semangat kerja yang tinggi.  Harapan kita ada diantara putra daerah kita yang memenuhi syarat-syarat tersebut. Seluruh pihak dipersilakan untuk memberikan masukan tanpa terkecuali,\" paparnya. Sementara Wakil Ketua Sementara DPRD Kota Bengkulu, Yudi Darmawansyah SSos, berharap agar pemerintah dapat mencegah timbulnya kerusakan organisasi birokrasi lebih lanjut pasca pencopotan Sekkot dan Kepala DPPKA Kota Bengkulu. \"Masalah mutasi yang terjadi belakangan ini tentu menjadi perhatian kita bersama. Kalau mutasi itu berjalan sesuai dengan koridor hukum dan taat asas, tentu kami mendukung setiap langkah pemerintah. Kami berharap jangan sampai timbul kerusakan lebih lanjut,\" ungkapnya. (009)