Karena buntunya komunikasi tersebut sehingga mengakibatkan timbulnya krisis kepercayaan terutama kepada pemimpin ataupun aparat penegak hukum. Sehingga akhirnya masyarakat mengambil langkah sendiri atau menggunakan hukum rimba dalam menyelesaikan masalah. Semetara itu mantan Kapolda Bengkulu Ruslan Riza mengatakan selain masalah komunikasi ada beberapa faktor lain yang dapat menimbulkan konflik seperti penegakan hukum yang tidak tegas, kesenjangan ekonomi dan pendidikan serta sudah banyaknya pemimpin yang tidak dipercaya lagi.
\"Bhinneka Tunggal Ika harus tetap kita pertahankan, dan pertemuan seperti ini sangatlah perlu agar kita bisa menanggulangi konflik yang bisa terjadi,\" ungkap Ruslan.
Selain itu ia menjelaskan perlunya kemitraan antara aparat penegak hukum dengan masyarakat dalam pencegahan konflik. Karena menurutnya dengan bermitra dengan masyarakat aparat penegak hukum akan cepat mendapat informasi jika akan terjadi konflik sehingga sebelum konflik tersebut membesar sudah diselesaikan terlebih dahulu. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Drs. Asnawi A Lamat, M.Si dalam sambutannya mengatakan dalam menyampaikan pendapat harus lah sesuai dengan etika dan aturan yang berlaku, dan jiak ada terjadi masalah lebih baik diselesaikan dengan hukum adat terlebih dahulu.
\"Masalah kecil jika diselesaikan dengan menggunakan adat akan jauh lebih permanen jika dibandingkan dengan menggunakan hukum,\" terang Asnawi
Karena menurutnya jika diselesaikan dengan hukum, meskipun telah selesai namun tidak menutup kemungkinan masih ada ganjalan-ganjalan antara kedua belah pihak dan sewaktu-waktu dapat menimbulkan konflik. Selain itu ia juga sangat mengapresiasi kegiatan seperti ini, dan semoga di Bengkulu tidak akan terjadi konflik.
Dalam acara yang bertajuk Bermitra Dalam Menangani konflik Komunal/Sosial ini juga hadir Ketua Badan Musyawarah Adat Kota Bengkulu Drs H H Effendi MS, tokoh agama yang juga mantan Wakil Gubernur Bengkulu Muhammad Syamlan LC, dan pengamat politik Lamhir Samsinaga. (cw2)