Dewan Sejutui Raperda jadi Perda

KEPAHIANG, BE - Sebanyak 5 fraksi di DPRD Kepahiang menerima hasil pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2013. Meskipun menerima, namun fraksi-fraksi itu tetap menyampaikan sejumlah harapan kepada Pemkab Kepahiang, seperti halnya Fraksi Demokrasi Nurani Bintang Keadilan (FDNBK). \"Kami dari fraksi DNBK mengharapkan agar Banggar dan TAPD komitmen dengan hasil pembahasan dan pelaksanaan APBD supaya tepat waktu. Ini bertujuan agar APBD seperti halnya tahun 2013 tidak lagi terjadi, karena berdampak negatif bagi pelaksanaan APBD itu sendiri,\" ungkap Juru Bicara FDNBK Firdaus SH. Dikatakannya, dalam pelaksanaan APBD harus sesuai dengan apa yang dibahas, dalam artian disaat program terealisasi ada atau timbul program baru yang tidak pernah dibahas sama sekali. \"Disisi lain hendaknya dokumen APBD dapat diserahkan ke DPRD sebelum verifikasi gubernur. Kalau selama inikan tiba-tiba saja dokumen sudah dikirim ke gubernur, tanpa terlebih dahulu memberikan pada DPRD,\" jelasnya. Sementara itu, Bupati Kepahiang Dr Drs H Bando Amin C Kader MM dalam sambutannya mengatakan, dalam sistem perencanaan, Bappeda akan meminta SKPD untuk menyusun dan merencanakan program kegiatan yang mengacu pada tupoksi masing-masing SKPD. \"Langkah awal yang diberikan dengan cara menempatkan personil yang kredibel dan memiliki pengetahuan yang cukup guna menyusun program kerja SKPD,\" kata bupati. Ia menambahkan, dalam struktur APBD, belanja operasional masih mendominasi pengeluaran jika dibandingkan dengan belanja modal. \"Tentu ini menjadi perhatian kita, kedepan struktur belanja operasional dan belanja modal diupayakan berimbang dan ideal. Sehingga tujuan belanja modal sebagaimana disampaikan anggota DPRD diperuntukkan bagi rakyat tercapai,\" tandasnya. (505)