PPTK Diusir Warga, Titik Nol Jalan Jahidin Gagal

PASAR MANNA, BE -  Rombongan kontraktor dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bengkulu Selatan (BS) kemarin berencana melakukan titik nol dimulainya pembangunan Jalan Letnan Jahidin. Hanya saja ketika tiba di lokasi sekitar pukul 11.00 WIB, rombongan ini diusir warga. Salah satu perwakilan warga Jalan Letnan Jahidin, Herman Lufti membenarkan jika kemarin warga mengusir para kontraktor dan PPTK kegiatan pembangunan jalan tersebut. “Mereka kami usir, karena mereka hanya membangun jalan sepanjang 400 meter,” katanya. Menurut Herman Lufti, dari keterangan rombongan kontraktor dan PPTK kegiatan, diketahui jika jalan tersebut hanya akan dibangun 400 meter. Padahal jalan yang rusak sepanjang 800 meter. Selain itu akan terjadi penyempitan jalan yang hanya 6 meter. Padahal lebar jalan 8 meter. Untuk itu pihaknya melarang pemerintah membangun jalan itu jika tidak dibangun sepanjang 800 meter dan lebar 8 meter. “Jika tidak semua jalan kami itu dibangun hotmix, maka tidak usah dibangun dan kami pun tidak mau kalau hanya dibangun  400 meter,” terangnya. Kontraktor dari CV Prima Perdana, Arif Nazim dihubungi membenarkan jika titik nol kemarin belum bisa dilakukan. Untuk itu pihaknya masih  mempersilakan Pemda melakukan negosiasi kepada warga. Dirinya pun membenarkan jika pihaknya hanya akan membangun jalan sepanjang 400 meter dengan lebar jalan yang akan dibangun 6 meter dengan dana Rp 345 juta. Hanya saja hal itu dilakukan sesuai dengan dokumen kontrak. “Bagaimana kami mau membangun lebih,  dalam dokumen kontrak hanya segitu,” ungkapnya. Sementara itu, Ketua DPRD BS, Susman Hadi SP MM saat dimintai keterangan kemarin pun menyetujui adanya penambahan anggaran pembangunan Jalan  Letnan Jahidin tersebut. Pihaknya pun akan memasukannya pada APBDP 2014 yang akan segera dibahas dalam waktu dekat.  “Kami akan penuhi tuntutan warga, dan kami siap anggarkan dana pembangunan sisa Jalan Letnan Jahidin pada APBDP 2014, untuk itu saya harap warga dapat menerima dan saat ini dapat mempersilahkan kontraktor memulai kegiatana, sehingga saat APBDP ketuk palu sisahnya yang belum dibangun dapat dilanjutkan pembangunannya,” demikian Susman. (369)