Aset Diserobot, Pemprov Saling Lempar

BENGKULU, BE - Keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu untuk menuntaskan kasus penyerobotan aset berupa tanah kosong di kawasan Lapangan Golf Bengkulu, benar-benar dipertanyakan. Pasalnya, hingga kemarin, jajaran Pemprov saling melempar tanggung jawab terkait penyelesaikan kasus tersebut. Ketua Tim Penyelesaikan Penyerobotan Lahan itu yang juga Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bengkulu, Atisar Sulaiman SAg MSi mengungkapkan, ia sudah melakukan inventarisasi dan mengecek langsung tanah yang diserobot warga tersebut.  Pihaknya menemukan bahwa selain menyerobot, puluhan warga yang sudah menduduki tanah seluas 8 hektare itu juga sudah merusak pagar besi yang dibangun oleh Pemprov.  Hanya saja ia berdalih tidak berwenang melaporkan warga itu ke penegak hukum, dengan alasan penanganan aset merupakan tanggung jawab Biro Umum Setda Provinsi Bengkulu. \"Hasil inventarisir sudah saya laporkan kepada anggota tim dan sudah dibahas melalui rapat.  Bahkan sebelum lebaran kemarin, penyelesaian masalah itu sudah diserahkan ke Biro Umum untuk melakukan langkah penyelesaian berikutnya,\" terang Atisar. Menurutnya, selain Biro Umum, pihak yang berwenang melaporkan masalah itu ke penegak hukum adalah Biro Hukum Setdaprov. Hanya saja kedua biro tersebut hingga saat ini belum juga bertindak.  Di sisi lain, posisi puluhan warga yang menyerobot tanah itu semakin kuat, karena tanamannya sudah tumbuh di atas tanah milik Pemprov tersebut. \"Saya tidak tahu kenapa Biro Umum atau Biro Hukum belum melapor ke penegak hukum, untuk jelasnya silakan tanya langsung kepada kepada kepala Biro tersebut,\" tukasnya. Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Khairul Anwar geram. Menurutnya, seharusnya Pemprov cepat bertindak untuk menyelamatkan aset tersebut. \"Jangan saling lempar tanggung jawab seperti itu, kalau memang itu tanah Pemprov sah secara hukum, maka silakan rebut kembali.  Tidak perlu takut-takut jika kita berada di jalan yang benar,\" ungkapnya. Ia juga kesal dengan ulah Pemprov yang terkesan membiarkan penyerobotan itu terjadi. Karena penyerobotan itu sudah diketahui sejak awal, namun hingga saat ini tak juga kunjung selesai. \"Masa negara takut kepada oknum masyarakat. Kita ini negara, bukan kelompok atau golongan. Kapan perlu minta bantuan dari pihak TNI atau kepolisian untuk merebut kembali tanah itu,\" tegasnya. (400)