Dewan Minta Pemkab Cairkan ADD

KEPAHIANG, BE - Wakil Ketua Komisi I DPRD Kepahiang, H Zainal SSos MSi meminta Pemkab merealisasikan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD). Hal tersebut sebagai upaya menyikapi keinginan Pemkab agar masing-masing desa membuat profil desa sebagai syarat pencairan anggaran tersebut. \"Kami selaku dewan mengharapkan ADD segera direalisasikan. Kami rasa Pemkab terlambat menyuruh desa untumbuat profil desa ini, apalagi sebagai syarat pencairan ADD,\" ujarnya. Dikatakannya, pembuatan profil desa tersebut terlambat diajukan Pemkab kepada pihak desa. Soalnya anggaran untuk ADD sendiri sudah disetujui sebesar Rp 24 miliar. \"Aturanya permintaan pemkab agar desa membuat profil desa itu sebelum anggaran disahkan, kalau saat ini menurut kami Pemkab sudah terlambat,\" jelasnya. Menurutnya, Pemkab harus segera melakukan pencairan terhadap dana ADD ini. Tujuanya agar desa di Kepahiang bisa mandiri dalam mengelola keuangan didesanya masing-masing. \"Saat ini Pemkab tinggal merealisasikan ADD ini karena anggaranya sudah ada. Kalau soal pembuatan profil desa itu sudah terlambat, aturanya itu dibuat diawal tahun anggaran sehingga menjadi acuan pencairan ADD,\" tegas politisi PKB ini. Sebelumnya, pihak Pemkab Kepahiang melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan KB (BPMPPKB) memberikan warning kepada seluruh desa untuk melengkapi profil desa masing-masing guna kelengkapan syarat pencairan ADD ini. \"Kalau profil desa tidak ada, maka ADD nya tidak cair. Makanya kita berikan sosialisasi penyusunan profil bagi 105 Kades dan 12 Lurah di Kepahiang,\" ujar Kepala BPMPPKB Amirudin Dalip SPd. Dikatakannya, dilakukannya sosialisasi penyusunan profil desa ini salah satu alasanya karena banyak wilayah desa dan Kelurahan di Kepahiang sudah banyak berubah pasca dilakukannya pemekaran desa dan Kelurahan beberapa saat yang lalu. \"Sedikit banyak profil desa dan kelurahan itu harus diubah, karena adanya profil desa merupakan indikator kita untuk memberikan jumlah besaran ADD bagi desa dan juga sebagai tertib administrasi,\" jelasnya. (505)