MOS SMAN 1 Mukomuko Diprotes

MUKOMUKO, BE – Para wali murid yang anaknya masuk di SMAN 1 Mukomuko, merasa gerah dengan kebijakan sekolah itu. Pasalnya, pihak sekolah  dalam melakukan kegiatan MOS,  mengharuskan seluruh pelajar menyiapkan foto sekeluarga dengan ukuran 15 X 20. Keluarga dan pelajar yang bersangkutan semuanya juga harus  mengenakan pakaian busana muslim. Saat MOS berlangsung besok (hari ini), foto tersebut digantung dileher. “ Silakan saja MOS dilakukan. Kami minta jangan beratkan para wali murid,” ujar salah seorang wali murid yang namanya tak mau dipublikasikan. Tidak menjadi suatu masalah/ persoalan bagi wali murid yang mampu. Tetapi, bagi keluarga yang hidup pas – pasan yang harus dipikirkan. Namun, hal tersebut tampaknya tidak ada pengecualian. Seluruh pelajar yang mengikuti MOS harus melaksanakannya. “ Kita setuju adanya MOS, tetapi jangan beratkan para wali murid. Karena tidak seluruh wali murid mampu,” kesalnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko, Nurhasni melalui Kepala Bidang Pendidikan Menengah, Apani menyampaikan  telah menyarankan kepada sekolah dalam pelaksanaan MOS, supaya lebih mengarah keagamaan dan lebih banyak diruangan. Sehingga tidak menganggu ibadah puasa yang tengah dijalankan. Untuk mengenai diharuskan pelajar membawa foto, merupakan kebijakan dari pihak sekolah yang bersangkutan. Hal itu dilakukan hanya untuk mengetahui lebih jauh kondisi pelajar, keluarga dan kediaman pelajar masing – masing. “ Tidak harus menggunakan pakaian muslim. Harapan pihak SMAN 1 MM itu ada foto pelajar bersama  keluarga  dan tempat/rumah mereka berdomisili,” katanya. Hal itu dilakukan merupakan  salah satu tujuan pihak sekolah yang bersangkutan,  untuk mengetahui kondisi dan situasi keluarga pelajar yang bersangkutan. Serta dalam rangka untuk mengetahui siapa saja yang nantinya bakal mendapatkan subsidi yang telah diplotkan di BOS. “ Dari foto pelajar beserta keluarga dan kediaman itu, nantinya akan dilihat dan diketahui kondisinya. Ini dilakukan salah satu diantaraya pihak sekolah untuk memberikan subsidi nantinya tidak tepat sasaran,” demikian Apani. (900)