PNS Hanya Libur Sehari

  BENTENG, BE - Untuk mendukung pencoblosan pemilihan presiden (pilpres) Rabu 9 April 2014 yang jatuh hari ini, seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Bengkulu Tengah (Benteng) diliburkan. Guna menekankan keputusan itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Drs. H. Dharmawan Yakoeb SH, MH sudah menyebarkan surat edaran ke dinas teknis, terkait pengumuman libur tersebut. \" Sudah kita layangkan surat kepada seluruh SKPD,\" terang sekda. Menurut Sekda, PNS tetap diminta tidak bandel, libur hanya ditetapkan satu hari atau hari pencoblosan. Kamis atau tanggal 10 Juli, PNS wajib masuk kembali seperti biasa. Hanya saja, sekda merencanakan akan memantau keberadaan PNS di hari Kamis mendatang tersebut. “Jangan terlalu lengah atau membuat keputusan sendiri, tambah libur di hari Kamis. Karena dalam edaran liburannya hanya sehari,” terangnya. Sekda menegaskan, keputusan tersebut merujuk pada UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu. Dalam aturan itu ditegaskan Pemilu dilakukan pada hari libur atau diliburkan. Lantaran pelaksanaan Pilpres bertepatan dengan hari kerja, maka menurut UU itu ditetapkan hari Rabu diliburkan. “Kita berharap tidak ada PNS yang menambuh libur,” harapnya. Sekda menambahkan, bagi instansi yang sifatnya pelayanan, maka tidak ada hari libur. Guna menunjang pelayanan agar tetap bisa berjalan seperti biasa, maka digunakan sistem giliran atau piket. Semuanya sudah diatur dalam UU tentang Pemilu, terkait netralitas PNS diminta tidak berpolitik. “Semua harus netral karena sudah ditegaskan di Peraturan,” tambahnya. Tidak akan main-main, sambung sekda, bila ada PNS terbukti ikut berpolitik, maka akan diberikan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, yang akan diawasi pihak inspektorat daerah. “Jangan main-main dengan aturan yang ada, PNS itu pagawai pemerintah, jangan aktif dan condong ke partai, itu politik namanya,” imbuh Sekda. Kepada masyarakat Sekda juga mengimbau agar masyarakat Benteng mendukung pilpres dan memberi hak suara, atau tidak jadi golput. Hari pencoblosan, Sekda bersama perjabat yang lain mendapat tugas melaksanakan pemantauan. “Meskipun libur, beberapa pejabat memiliki tugas untuk memantau proses pilpres. Posko pengaduan dibuatkan di Badan Kesbangpol,” tutupnya.(111)