Baperjakat Awasi PNS Kota

BENGKULU, BE - Proses Pilpres melibatkan perangkat pemerintahan dari tingkat kecamatan, kelurahan, hingga RW dan RT. Karena hal tersebut, mobilisasi PNS dalam keterlibatan proses politik diawasi lebih ketat agar tidak memihak pihak mana pun. Sekretaris Daerah Kota (Sekkot) Bengkulu, Drs H Yadi MM mengatakan, pihaknya mengimbau PNS tetap memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Bagi para PNS yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu, Yadi berharap, tidak terlalu larut dengan pemilku saja. \"Bagi mereka yang absen selama masa pilpres ini akan kami pantau terus. Kalau masuk kerja tapi tidak memiliki alasan yang jelas, maka akan kami berikan peringatan dan sanksi sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang ada,\" kata Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kota Bengkulu ini, kemarin. Bagi mereka yang tidak masuk selama jangka waktu tertentu, Sesda melanjutkan, para PNS yang bersangkutan tidak menutup kemungkinan mendapatkan sanksi terberat berupa pemecatan. Ketentuan mengenai sanksi ini termaktub dalam PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). \"Kita mengedepankan pembinaan. Kalau memang masih bisa ditoleransi, maka kita cukup kita bina. Tapi kalau sudah tidak bisa lagi, maka bisa jadi penundaan kenaikkan pangkat dan semacam itu. Tergantung ringan berat pelanggarannya,\" ucapnya. Yadi menambahkan, adanya sanksi dan pengawasan ini murni bertujuan untuk menjaga profesionalitas PNS dan penegakkan disiplin yang tegas. Dengan adanya imbauan ini, ia berharap agar para PNS dapat menjaga kekompakkan. \"Pemerintah akan berjalan baik kalau hukum dihormati dan disiplin dijalankan dengan ketegasan. Ketika kita diminta netral, jangan melenceng. Walau kita boleh ikut dalam penyelenggaraan, tapi jangan memihak. Ini semua demi kekompakkan dan kita sudah disumpah untuk itu,\" pungkasnya. (009)