9 Juli, PNS Libur

MUKOMUKO, BE – Pada hari pencobolosan pemilihan Presiden dan wakil Presiden, yang jatuh 9 Juli 2014 mendatang. Seluruh PNS dijajaran Pemda Mukomuko, diliburkan. Dan ditetapkan sebagai hari libur nasional. “ Ya, hari Rabu, 9 Juli mendatang libur nasional. Ini berdasarkan Undang – undang yang berlaku dilanjutkan surat edaran dari gubernur hingga ditindak lanjuti di kab/kota untuk disampaikan keseluruh SKPD,” ujar Sekda Syafkani melalui Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan , Safriadi dikonfirmasi, kemarin. Pada keesokan harinya PNS kembali masuk dan bekerja sebagaimana mestinya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. “ Liburnya hanya satu hari pada hari  pencoblosan. Keesokan harinya masuk kembali,” katanya. Dia menyampaikan kepada seluruh PNS tetap netral, tidak ikut dalam kampanye dan menggunakan kendaraan dinas. Pada hari pencoblosan , para PNS diharapkan ikut mengajak masyarakat datang ke TPS – TPS. Dan mencoblos sesuai dengan  pasangan Capres dan Cawapres sesuai dengan pilihan masing – masing. Karena satu suara sangat menentukan masa depan Indonesia kedepan lebih baik. Golput  bukanlah  solusi dan menjadi sebagai warga negara yang baik. “ Golput berarti oknum PNS maupun masyarakat yang bersangkutan tidak mendukung dalam mensukseskan Pemilu. Pilihlah Capres dan Cawapres sesuai pilihan masing - masing. Siapapun Capres yang akan terpilih  nantinya adalah pasangan yang memimpin negara yang akan berkelanjutan mulai dari peningkatan pembangunan demi pembangunan diseluruh bidang dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,”  ujarnya. Anggota Panwaslu Kabupaten, Padlul Azmi ketika dikonfirmasi Bengkulu Ekspress menyampaikan, dalam Pemilu ada sejumlah potensi pelanggaran yang diawasi dengan ketat. Pegawasan sebelum pencoblosan adalah potensi pelanggaran yang dilakukan oknum PNS, Kades yang ikut kampanye. Pada hari  pencoblosan, indikasi terjadinya  satu pemilih mencoblos lebih dari satu kali di TPS, money politik  dan lainnya. “ Kita harapkan potensi – potensi pelanggaran pada Pemilu tidak terjadi. Kita tetap melakukan pengawasan. Jika ditemukan pelanggaran yang disertai dengan bukti. Dipastikan oknum yang melanggar  ditindak tegas sesuai dengan  peraturan yang ada,” (900)