Penutupan Ekslokalisasi Berbahaya

BENGKULU, BE - Sejumlah organisasi sosial mengingatkan bahwa rencana Pemerintah Kota untuk menutup kawasan ekslokalisasi Pulai Baai, berbahaya.  Pasalnya, sederet persoalan sosial dan ekonomi diyakini akan menjadi dampak susulan dari penutupan kawasan yang berada di RT 8 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu tersebut. \"Pertama, pasti pengangguran terbuka akan kembali bertambah. Ini tidak sesuai dengan komitmen walikota yang ingin merekrut 50 ribu tenaga kerja baru.  Karena memang tidak ada solusi alternatif yang diberikan pemerintah ketika kawasan itu ditutup,\" kata Sekretaris Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Bengkulu, Septiansyah, kemarin. Disamping bertambahnya angka pengangguran terbuka, Septiansyah melanjutkan, meningkatnya angka kemiskinan. Ia menegaskan, ada sekitar 500 manusia yang hidup di kawasan tersebut yang menggantungkan hidupnya dari usaha hiburan yang ada. \"Kita tidak perlu berbicara tentang PSK-nya saja. Di sana ada tukang ojek, ada warung makan, ada tukang parkir yang semuanya menggantungkan hidupnya dengan aktivitas hiburan di sana.  Kalau ekslokalisasi itu ditutup, tentu semua terlempar menjadi orang miskin,\" ungkapnya. Yang lebih membahayakan, sambung Septiansyah, menyebarnya PSK ke tengah-tengah pemukiman warga. Menurutnya, hal ini bukan hanya akan membuat prostitusi semakin sulit dikontrol, namun juga penyebarluasan penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS) akan semakin tidak terkendali. \"Pemerintah tentu tidak menginginkan mereka justru masuk ke tengah-tengah pemukuman padat penduduk, tidak terlacak dan terdeteksi. Tahu-tahu menularkan penyakitnya ke anak-anak atau tetangga kita.  Kalau itu hanya penyakit kudis mungkin biasa, tapi bagaimana kalau HIV/Aids?  Makanya penutupan ekslokalisasi itu kalau tanpa pertimbangan yang masak membahayakan,\" paparnya. Senada disampaikan Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Bengkulu, Yusuf Sugiatno. Menurutnya, pelacuran yang ada di ekslokalisasi merupakan cermin kegagalan pemerintah dalam mengelola sistem sosial dan ekonomi. \"Mereka itu korban. Seharusnya mendapatkan bantuan, bukan paksaan. Kami mengapresiasi langkah walikota yang semula memilih cara-cara persuasif. Tapi kalau dengan cara represif, saya kira kekuatan demokrasi di Bengkulu tidak akan tinggal diam,\" ujarnya. Upaya penutupan ekslokalisasi disampaikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu, Jahin Liha Bustami SSos. Ia menyatakan, ekslokalisasi akan ditutup secara bertahap. Jahin menegaskan akan terus memantau setiap aktivitas di kawasan tersebut. (009)