Wawali: Tahun Depan Harus WTP

BENGKULU, BE - Wakil Walikota Bengkulu Ir Patriana Sosialinda menargetkan agar Kota Bengkulu dapat meraih predikat Wajar Tanpa Pengeculian (WTP), tahun depan. Ia menilai, kegagalan Kota Bengkulu untuk meraih WTP tahun ini harus menjadi yang terakhir. \"Kenapa kita gagal? Karena memang kita tidak ada dana untuk menindaklanjuti temuan BPK tahun lalu sebesar Rp 11 miliar belum ditindaklanjuti. Ini persoalan masa lampau yang belum terselesaikan. Kemarin kita memprioritaskan anggaran untuk melaksanakan program-program rakyat seperti Samisake dan pembangunan infrastruktur,\" kata Linda, sapaan akrabnya, kemarin. Dia menjelaskan, dana tersebut akan diperoleh dengan dua strategi besar. Pertama dengan cara memangkas semua anggaran yang tidak menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kedua dengan cara mendorong SKPD-SKPD untuk lebih berkreatifitas dalam mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). \"Kita ini direkrut oleh negara untuk melayani masyarakat, bukan dilayani. Karenanya jalankan amanah dengan baik. Laksanakan kerja yang harus kita lakukan sebagaimana amanat perundangan-undangan. Pangkas yang tidak penting dan galang PAD dengan cara-cara yang kreatif,\" ungkapnya. Linda menuturkan, sulit bilamana Kota Bengkulu didorong untuk memperoleh banyak anggaran dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus. Pasalnya, dana tersebut merupakan milik bangsa Indonesia yang harus didistribusikan secara adil dan merata. \"Kita sering lihat, banyak daerah lain yang jauh tertinggal dibanding kita. Mereka juga butuh dana. Kita tidak mungkin merengek-rengek agar dana itu turun ke kita kalau banyak daerah lain yang harus lebih diprioritaskan,\" akunya. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, pada tanggal 12 Juni 2014 kemarin menyerahkan hasil laporan hasil pemeriksaan terhadap laporan penggelolaan keuangan dan aset daerah terhadap 8 kabupaten di Provinsi Bengkulu di kantor BPKR RI Perwakilan Provinsi Bengkulu. Dari 8 pemerintah kabupaten/kota tersebut, hanya 4 kabupaten yang mampu mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)-nya. Keempatnya adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Mukomuko, dan Kaur. Sedangkan Kota Bengkulu, Rejang Lebong, Kepahiang, dan Bengkulu Selatan masih berkutat di posisi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). (009)