Salahuddin Akui Ada Honorer K2 Beri Uang

BENGKULU, BE - Walikota Bengkulu H Helmi Hasan SE melalui Kabag Humas Setda Kota Dr H Salahuddin Yahya MSi menegaskan, penerbitan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Honorer Kategori II (K2) sebagai CPNS tidak dipungut biaya alias gratis.  Ia menyampaikan, Pemerintah Kota telah melakukan kajian dengan teliti dan mendalam mengenai aturan hukum penerbitan SK tersebut dan tidak menemukan adanya ketentuan pembayaran administrasi dalam pengambilan SK tersebut. \"Kami sudah melakukan koordinasi dengan instansi terkait, khususnya BKD dalam hal ini, tidak ada biaya-biaya Pungli (pungutan liar) sebagaimana yang diisukan beberapa hari ini. Kalaupun ada, harus ada dasar hukumnya dan kami tidak menemui itu,\" tegas Salahuddin, kemarin. Namun Salahuddin mengakui, ada sebagian honorer yang menggalang dana untuk memberangkatkan pihak BKD agar pengurusan SK tersebut bisa dipercepat.  \"Ada memang honorer yang memberikan ongkos kepada oknum BKD untuk melakukan pengurusan ke Jakarta karena ingin memastikan dengan cepat bahwa mereka bagian dari honorer yang pasti menerima SK itu. Namun ada juga sebagaian honorer yang lain yang tidak memberikan biaya ini,\" jelas Daeng, sapaan akrabnya. Menurut Daeng, pemberian biaya oleh honorer kepada oknum BKD untuk memastikan penerimaan SK tersebut diluar konteks pemerintahan.  Ia mengimbau kepada setiap honorer untuk bersabar dan menunggu SK pengangkatan tersebut dikeluarkan oleh pihak BKD. \"Jangan karena ketidaksabaran kita lantas membuat kita melemparkan opini yang belum jelas kebenarannya kepada publik. Walikota juga sudah menegaskan bahwa oknum-oknum yang memungut maupun menerima Pungli semacam itu tidak diperkenankan dan akan mendapatkan sanksi berat,\" tegasnya. Sebelumnya terlansir, desas desus terkait jual beli SK Sejumlah honorer K2 yang dinyatakan lulus dalam seleksi CPNS pada akhir tahun 2013 terus terkuak. Pengakuan honorer K2 terkait dengan dimintanya sejumlah uang oleh pihak BKD Kota Bengkulu kembali dihembuskan. Parahnya, menurut pengakuan honorer yang enggan disebutkan namanya tersebut mengatakan bahwa Kepala BKD Kota Bengkulu Drs H M Husni MSi yang meminta langsung kepada para honorer untuk menyerahkan sejumlah uang agar SK mereka diterbitkan. Pemprov Pastikan Gratis Sementara Kepala BKD Provinsi Bengkulu, Tarmizi BSc, memastikan tidak ada pungutan terhadap para honorer K2 di lingkungan Pemprov yang berjumlah 16 orang.  Menurutnya, tidak ada lagi persyaratan yang harus dilengkapinya, kecuali persyaratan administrasi berupa berkas-berkas. \"Secara pribadi saya harapkan hal itu tidak terjadi terhadap honorer KII di Provinsi Bengkulu. Kalaupun ada, itu oknum tanpa sepengetahuan kami dan dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,\" ungkap Tarmizi kepada BE, kemarin. Ia mengaku, pihaknya sama sekali tidak pernah menarik pungutan kepada para honorer tersebut. Karena semua berkas disiapkan langsung oleh yang bersangkutan. \"Jangankan memungut uang dalam jumlah besar, untuk biaya fotocopy berkas saja kami tidak meminta kepada mereka, karena  kami meminta mereka menyiapkan berkas yang sudah lengkap dengan fotocopynya,\" terangnya. Selain itu, ia juga meminta honorer yang merasa menjadi korban untuk menunjukkan pelakunya secara terang-terangan. Bisa jadi kesempatan itu dimanfaatkan oleh oknum dari luar yang hanya mengatasnamakan BKD. (009/400)