Anggaran Pakaian DPRD Disorot

TUBEI,BE - Ketua DPD Himpunan Mahasiswa Kosgoro 1957 Provinsi Bengkulu Sukamdani SPdI menyoroti besarnya nilai anggaran pembiayaan untuk pakaian anggota DPRD Lebong yang ada dalam APBD 2014. Menurutnya anggaran sebesar Rp 1 Milliar lebih yang telah direvisi menjadi Rp 827 juta lebih itu tidak pro rakyat. Pasalnya anggaran yang ada dalam APBD 2014 tersebut dianggap hanya menghamburkan uang rakyat. Diketahui dalam APBD tahun 2014 pengadaan pakaian untuk anggota DPRD Lebong ini diantaranya adalah belanja pengadaan Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebesar Rp 300 juta direvisi menjadi Rp 175 juta, belanja pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) sebesar Rp 112,5 juta direvisi menjadi Rp 111,25 juta, belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) sebesar Rp 87,5 juta, Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebesar Rp 150 juta, belanja Pengadaan Pakaian Adat Daerah sebesar Rp 198,75 juta, belanja PIN Emas DPRD sebesar Rp 198,75 juta dan belanja PIN Emas DPRD (duplikat) sebesar Rp 6,25 juta. Terkait hal tersebut, Sukamdani menjelaskan jika dilihat dari keanggotaan dewan yang hanya 25 orang, maka anggaran itu dinilai merupakan kebijakan pemborosan uang rakyat. Karena jika satu pakaian dinas dewan bernilai dua juta rupiah, maka bisa dikalikan berapa jumlah anggaran yang diperlukan untuk 25 anggota DPRD Lebong tersebut. \"Coba saja dikalikan saja, saya rasa ini cukup mewah untuk wakil rakyat kita. Apakah cocok biaya tersebut jika kita lihat bagaimana kondisi Kabupaten Lebong saat ini, karena masih bayak anggaran pembangunan yang diperlukan saat ini,\" jelas Sukamdani. Diungkapkannya, jika dilihat pada rutinitas anggota DPRD Lebong periode 2009-2014, masih banyak anggota dewan yang tidak menggunakan pakaian dinas pada keseharian maupun saat mengikuti rapat. Untuk itu, alangkah baiknya jika anggaran tersebut disisihkan untuk kebutuhan masyarakat miskin yang masih sulit dalam memperoleh jaminan kesehatan dan pendidikan. \"Lebih baik anggaran tersebut disisihkan untuk hal yang lebih bermanfaat untuk pembangunan di Kabupaten Lebong yang masih sangat dibutuhkan,\" ungkap Sukamdani. Sayangnya, Sekretaris Dewan Kabupaten Lebong hingga saat ini masih belum bisa dikonfrmasi terkait hal tersebut.(777)