Tes CPNS 100% Gunakan CAT

JAKARTA, BE - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengatakan, KKN dalam birokrasi sudah menjadi masa lalu. “Walaupun tampak banyak yang menjadi tersangka, apabila dilihat dari penyimpangan keuangan negara, sudah banyak berkurang jauh,” ujarnya. Disebutkan, rekrutmen CPNS maupun penempatan pegawai dalam jabatan merupakan dua hal yang menjadi pemicu reformasi birokrasi. Kementerian PANRB telah mengeluarkan kebijakan penerimaan CPNS yang transparan, akuntabel, jujur, dan tanpa biaya, telah berjalan dua tahun yakni 2012 dan 2013. Tahun 2014 ini, lanjutnya, Kementerian PANRB akan melakukan hal yang sama. Apabila keberhasilan model penerimaan CPNS ini berlangsung tiga tahun secara berturut-turut, akan menjadi memori nasional, dan kebijakan ini diharapkan akan berlanjut pada pemerintahan yang akan datang. “Kalau sebelumnya, tes CPNS sebagian besar masih menggunakan Lembar Jawaban Komputer, tahun ini seratus persen akan menggunakan Computer Assisted Test atau CAT,” tutur Azwar. Dengan cara demikian peserta dapat melihat langsung hasilnya setelah tes dilakukan. Menteri yang didampingi Deputi Bidang Pelayanan Publik Mirawati Sudjono, meyakinkan mahasiswa bahwa dengan cara yang bersih dalam penerimaan CPNS, pemerintah akan mendapatkan kader-kader terbaik PNS dari lulusan perguruan tinggi yang terbaik. Pada saat yang sama Pemerintah akan mendapatkan kepercayaan masyarakat, terutama para generasi muda, bahwa Pemerintah telah berlaku adil dalam penerimaan CPNS. Selain itu juga mendorong generasi muda untuk belajar sungguh-sungguh, karena mereka punya harapan untuk diperlakukan adil oleh Pemerintah. Pada kesempatan itu, Menteri memaparkan tentang pengertian dan pentingnya gerakan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik oleh aparatur negara dalam kerangka tujuan reformasi birokrasi yaitu mewujudkan aparatur yang bersih, kompeten, dan melayani. Dikatakan, reformasi birokrasi bukan merupakan perubahan yang ekstrim, juga bukan merupakan yang perlahan-lahan. Reformasi birokrasi merupakan perubahan yang dinamis dan terukur dari resiko keberhasilan dan kegagalan, untuk suatu perubahan yang dicita-citakan. “Gerakan reformasi birokrasi harus didukung oleh semua lapisan, agar pelayanan publik bisa bergerak cepat, mudah, pasti, murah dan dapat dipertanggungjawabkan,” imbuh Azwar. 5.000 CPNS Terlanjur kuliah di program studi (prodi) yang jarang ada kuota CPNS tidak perlu cemas. Pasalnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) mengalokasikan sebanyak 5.000 kursi untuk pelamar CPNS lintas disiplin ilmu. Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Informasi Publik Kemen PAN-RB Herman Suryatman menuturkan, total alokasi kursi CPNS baru tahun ini mencapai 100 ribu kursi. Total alokasi itu tersebar di instansi pusat maupun daerah. Nah dari total kuota itu, 5.000 kursi (5 persen) disiapkan untuk pelamar lintas disiplin ilmu. ‘’Ini sejarah,’’ kata Herman. Dia mengatakan selama ini belum pernah ada kursi CPNS baru yang boleh diikuti oleh pelamar yang lain disiplin ilmu. Pengisian kursi CPNS selama ini kaku dan hanya melihat disiplin ilmu yang tertera di ijazah pelamar. Herman mengatakan, dibukanya kuota CPNS baru untuk pelamar dari berbagai disiplin ilmu ini merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi. Dia mengatakan upaya ini mengadopsi sistem seleksi yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau badan usaha swasta. Setelah dipelajari, Herman mencontohkan pengisian posisi jabatan middle to high di bank-bank swasta banyak diisi oleh sarjana dari IPB. ‘’Di IPB tentu tidak ada jurusan kuliah perbankan,’’ katanya. Tetapi dengan kualitas keilmuan yang tinggi, alumni yang lintas disiplin ilmu itu sukses didudukkan di posisi apa saja. ‘’Kita mencontoh itu,’’ ucapnya. Sumber daya unggul seperti itu, sayang jika tidak direkrut untuk duduk membenahi birokrasi pemerintahan. Herman berharap seluruh sarjana dari berbagai disiplin ilmu, khususnya yang selama ini jarang ada formasi CPNS-nya, untuk bersiap-siap menyambut tes CPNS 2014 beberapa bulan lagi. Skemanya kuota 5.000 kursi untuk pelamar lintas disiplin ilmu itu akan disebar ke instansi pusat atau daerah. Mereka nantinya akan ditempatkan sesuai dengan keperluan pemerintah. Jadi saat mereka mendaftar, belum bisa diketahui formasi pekerjaannya.(**)