BENGKULU, BE - Menurut catatan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bengkulu, setidaknya ada 121 titik penambangan dan perkebunan yang berpotensi terjadinya konflik antara masyarakat setempat dengan perusahaan tambang ataupun perkebunan. Dan saat ini dari 121 titik tersebut, 20 titik sudah terjadi konflik.
\"Dari 121 titik tersebut, 20 sudah terjadi konflik yang berada di 7 kabupaten yang ada di Bengkulu,\" ungkap Beni Ardiansyah Manager Advokasi dan Kampanye Walhi Benglulu.
Dua puluh titik dan terbagi dalam tujuh kabupaten tersebut adalah empat titik di Kaur, satu titik di Bengkulu Selatan, lima titik di Seluma, dua titik di Bengkulu Tengah, tiga Titik di Bengkulu Utara, empat titik di Muko-muko dan satu titik di Kepahiang. Dan konflik yang baru terjadi adalah konflik yang terjadi di Kepahiang, yaitu antara PT Sarana Mandiri. Dalam konflik ini dari 11.991 hektar lahan yang sejak tahun 1989 belum dimaksimalkan, 250 hektare dikelola oleh masyarakat. Dan 250 hektar lahan tersebut akan diambil alih oleh pihak perkebunan. \"Tanah tersebut memang milik masyarakat secara turun menurun, sehingga masyarakat mengelolanya,\" tambah Beni.
Selanjutnya ia menjelaskan akibat terjadinya konflik adalah, adanya moratorium izin pertambangan dan perkebunan serta tata cara pembagian lahan yang sering merugikan warga. Dan menurutnya saat ini pemerintah provinsi tidak mengeluarkan izin baru tentang pertambangan dan perkebunan namun pihak pemerintah kabupaten dalam hal ini bupati masih memberikan izin.
\"Hingga saat ini tidakada kebijakan pemerintah yang berpihak kepada Masyarakat, serta tidak ada solusi yang baik terkait penyelesaian masalah ini,\" ujarnya. (cw2)