Realisasi Investasi Harus Ditingkatkan

BENGKULU, BE - Perkembangan suatu bangsa khususnya pembangunan ekonomi, titik beratnya harus mengacu pada peningkatan kesejahteraan rakyat.  Kegiatan investasi merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menciptakan sarana dan prasarana dalam pembangunan. Sehingga pemerintah selalu berusaha menarik Pengusaha Asing guna menanamkan modalnya agar ikut mendorong pertumbuhan ekonomi.   Saat ini pemerintah Indonesia sedang melakukan perubahan-perubahan sistem di berbagai bidang dan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) demi tercapainya tujuan dari pembangunan nasional adalah untuk menciptakan stabilitas sosial, politik, ekonomi, dan salah satu penyebabnya adalah rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama di Provinsi Bengkulu, adalah kelangkaan modal. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKMPD) Provinsi Bengkulu, H. Lierwan, SE, menyampaikan, untuk memperoleh modal serta untuk meningkatkan Produktivitas Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negri (PMDN) yang telah ada, Pemerintah terus berusaha menarik pihak-pihak asing untuk mengalihkan dan mengembangkan usahanya ke Indonesia khususnya ke Provinsi Bengkulu.  Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) pada tahun 2013 dan 2014 yang diterima dari perusahaan, realisasi investasi sebesar Rp. 5.649.775.134.004,-. Dengan investasi yang begitu kecil ini disebabkan kurang adanya langkah konkret promosi investasi. Untuk itu ke depan kata Lierwan, akan dibentuk tim terpadu yang nantinya akan melibatkan dinas atau instansi terkait.  Hal ini bertujan agar lebih bisa proaktif dan handal dalam meloby para investor, promosi investasi, pelayanan dan pengawasan investasi untuk meningkatkan angka pertumbuhan investasi di Provinsi Bengkulu. Lierwan juga menambahkan untuk mengatualisasikan sebagaimana yang dimaksud khususnya menyangkut regulasi dan pengawasan di Bidang Penanaman Modal BKPMD Provinsi Bengkulu juga telah melaksanakan berbagai Kegiatan-kegiatan Sosialisasi Peraturan-peraturan di Bidang Penanaman Modal. Seperti Bimbingan Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM). (cik7/adv)