Telusuri Kebocoran Parkir

BENGKULU, BE - Masalah parkir di Kota Bengkulu sudah menjadi masalah serius. Karena itu, menurut Divisi Analisis dan Advokasi Pusat Kajian Anti Korupsi (Puskaki) Bengkulu, Romidi Karnawan meminta aparat penegak hukum perlu menelusuri lebih dalam dugaan kebocoran PAD parkir yang selama bertahun-tahun tidak capai target PAD. “Memang sudah semestinya aparat penegak hukum menyelidiki masalah PAD parkir yang setiap tahun yang tidak mencapai target itu. Sehingga, terhadap benang kusut yang selama ini terjadi bisa ditemukan titik terangnya. Sebab hasil evaluasi titik parkir dan SPT juru parkir yang dilakukan Dishubkominfo saja terkesan lamban,” kata Romidi Karnawan, kemarin. Belum baiknya sistem pengelolaan parkir, sambung Romidi, telah memberi peluang terjadinya kebocoran. Oknum pelakunya bisa saja petugas parkir resmi, ilegal atau aparatur PNS yang ingin mendapatkan keuntungan pribadi. \"Kalau kita lihat sekarang ini, indikasinya, karcis parkir yang wajib diberikan, namun tidak diberikan oleh petugas saat menarik pungutan uang parkir. Selain itu penerimaan PAD selalu tidak mencapai target. Disinilah titik awal dugaan kebocoran itu yang harus diusut. Apalagi berkaca dengan kasus zona 6 panorama lalu, pengelola parkirnya pun menunggak hingga ratusan juta rupiah,” jelas Romidi. Menurut Romidi, bila saja semangat pembenahan sistem pengelolaan parkir tersebut dapat berhasil dengan wujud penerimaan PAD meningkat signifikan dan tetap memberdayakan serta tidak menurunkan kesejahteraan juru parkir, maka bisa menjadi prestasi tersendiri bagi Walikota Bengkulu H. Helmi Hasan, SE. \"Karena selama ini permasalahan parkir tidak bisa diatasi dengan baik. Misalnya saja pengelolaan parkir pernah dilakukan pihak ketiga, namun hasilnya juga sama tidak pernah sampai target. Nah sekarang ini kembali dikelola oleh Dishubkominfo. Tentunya jika sistemnya tidak dirubah dengan baik, sampai kapan pun tidak akan pernah capai target PAD,” tutupnya. (009)