ARGA MAKMUR, BE - Akibat tunggakan Rp 2,4 miliar dana Jamkesmas selama enam bulan tahun 2013 lalu, untuk pembelian obat-obatan di RSUD Arga Makmur, pembayaran untuk honor para perawat terancam terhenti. Persoalan ini menjadikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit tunggakan yang terjadi selama tahun 2013. \"Mereka tim BPK mengambil sampel dan memeriksa administrasi pasien selama tiga bulan tahun 2013 lalu. Mau dihitung untuk pemakaian anggaran itu,\" kata Direktur RSUD dr Kerinadi Pinem. Dijelaskannya tunggakan dana Jamkesmas yang terjadi itu hanya tiga bulan. Pun begitu, ia tidak mengetahui berapa tunggakan yang ada. Diperkirakan dari tunggakan sebelumnya enam bulan itu saat ini sudah tiga bulan berkisar miliaran rupiah. Dikhawatirkan jika tunggakan selama tiga bulan itu tidak dibayarkan, akan mengakibatkan menipisnya persedian obat-obatan dan biaya honor untuk para perawat yang piket dalam perawatan pasien Jamkesmas. \"Ya terancam semua kalau tidak dibayarkan,\" ungkap Pinem. Persoalan tunggakan itu menurut Bupati BU Dr Ir H M Imron Rosyadi MM MSi, menjadi persoalan di seluruh Indonesia. Pun begitu rumah sakit semestinya tetap memberikan pelayanan maksimal. \"Bayangkan saja tunggakan untuk Jamkesmas itu mencapai miliaran rupiah. Ini yang harus dituntaskan oleh pihak-pihak terkait,\" kata Imron. (117)
BPK Audit Keuangan RSUD Arma
Jumat 09-05-2014,15:45 WIB
Reporter : Rajman Azhar
Editor : Rajman Azhar
Tags :
Kategori :
Terkait
Terpopuler
Sabtu 18-04-2026,17:50 WIB
Tarik Tunai BRI Tanpa Kartu Makin Mudah, Ini Cara Praktis Lewat BRImo
Sabtu 18-04-2026,16:41 WIB
Pemkot Bengkulu Ajak Komunitas Drone dan Fotografi Ramaikan Karnaval Batik Besurek 2026
Sabtu 18-04-2026,17:56 WIB
Rahasia Hidup Bahagia, Mulai dari Bersyukur hingga Jaga Kesehatan Mental
Sabtu 18-04-2026,17:38 WIB
Ciptakan Suasana Kerja Nyaman, Ini Strategi Tingkatkan Produktivitas Karyawan
Minggu 19-04-2026,13:33 WIB
Gubernur Helmi Hasan Apresiasi Partai Kebangkitan Bangsa Lewat Dukungan Pembangunan
Terkini
Minggu 19-04-2026,15:01 WIB
Produk Halal Jadi Kebutuhan Mendasar, Komisi VIII DPR RI Ingatkan Kesadaran Masyarakat dan Pelaku UMKM
Minggu 19-04-2026,14:56 WIB
Pengelolaan Dana Haji Kian Transparan, DPR RI dan BPKH Paparkan Sistem Pengawasan Berlapis di Bengkulu
Minggu 19-04-2026,14:52 WIB
Hutama Karya Percepat Transformasi dan Restrukturisasi, Perkuat Tata Kelola dan Kinerja Keuangan
Minggu 19-04-2026,14:47 WIB
Bengkulu Tampilkan Kolaborasi Budaya Nusantara dan Mancanegara Lewat Karnaval Batik Besurek 2026
Minggu 19-04-2026,14:44 WIB